Soal Lahan Milik Eks Pengelola Bantar Gebang, Kejagung Diminta Tak Ceroboh

Jakarta  SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 , 13:21:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Soal Lahan Milik Eks Pengelola Bantar Gebang, Kejagung Diminta Tak Ceroboh

Amir Hamzah/Ist

Jaksa pengacara negara Kejaksaan Agung diharapkan tak ceroboh dalam memberikan pendapat hukum yang disodorkan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terkait lahan seluas 10,5 hektare di sekitar TPST Bantar Gebang yang merupakan milik PT Godang Tua Jaya (GTJ). PT GTJ merupakan pengelola TPST selama periode 2008-2016.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan, permintaan pendapat hukum ke Kejagung tersebut merupakan siasat Dinas Lingkungan Hidup (LH) untuk menutupi sederet dugaan kasus penyimpangan yang sedang ditangani penyidik Gedung Bundar.

Amir menyebutkan, sejumlah dugaan korupsi di Dinas LH antara lain pengadaan alat berat dan ratusan unit truk pengangkut sampah sejak 2014 hingga 2017.

"Termasuk dugaan penggelembungan anggaran swakelola TPST Bantar Gebang sejak putus kontrak sepihak pada Juni 2016," kata Amir di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (16/9).

Menurut Amir, Dinas LH sendirididuga telah melakukan penyerobotan lahan milik PT GTJ sejak 2016. Bahkan Dinas LH sudah mendirikan bangunan di atas lahan milik PT GTJ.

Disisi lain, informasi yang diterima Amir dari Kejagung disebutkan bahwa Dinas LH diwajibkan membayar lahan seluas 10,5 hektare milik GTJ.

"Kabarnya jaksa pengacara negara juga meminta Dinas LH membayar uang sewa lahan selama tiga tahun," tutup Amir.[dod]

Komentar Pembaca