Pengamat Ini Bilang Revisi UU KPK Tak Bikin Dunia Kiamat

Hukum  RABU, 18 SEPTEMBER 2019 , 18:51:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat Ini Bilang Revisi UU KPK Tak Bikin Dunia Kiamat

Suparji Ahmad/RMOL

Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah sah menjadi UU. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan dihadiri 102 anggota DPR RI, Selasa (17/9) dinihari.

Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menilai revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 dapat memperkuat lembaga antikorupsi. Salah satu penguatannya yakni KPK berwenang menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Jadi kalau konteksnya penguatan dan penertiban bisa dipahami adanya revisi dengan pertimbangan adanya perkara yang berlarut-larut. Sehingga, perlu adanya surat perintah penghentian penyidikan (SP3)," kata Suparji dalam sebuah diskusi bertajuk "Menatap Pemberantasan Korupsi Dengan UU Revisi di D'consulate Resto and Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/9).

Menurut Suparji, setelah disahkan DPR, saat ini bola ada di tangan Presiden Joko Widodo.

"Apakah mau menandatangani atau tidak Kalau tidak ada tangan, nanti juga (tetap) berlaku. Tetapi setidak-tidaknya Presiden menunjukkan sikapnya mengapresiasi publik atau tidak Itu yang saya kira kita tunggu selama ini," ujar Suparji.

Kata Suparji, apabila Presiden tidak setuju, maka RUU yang akan menentukan sikapnya untuk tidak ada tangan dan ini kalau kemudian ternyata Presiden tanda tangan, maka berarti menyetujui proses pembahasan dan menyetujui naskah dari RUU KPK ini.

"Saya kira dengan hasil revisi undang-undang KPK ini, dunia tidak akan kiamat, tidak akan mati dan tidak dibunuh. Kalau saya kira kita harus kembali pada proses penegakan hukum tidak hanya semata-mata suatu materi Karena pada dasarnya proses penegakan hukum sangat tergantung dari materi dari aparatur dan dari budaya hukum," papar Suparji.

Jadi bagaimana ke depan pemberantasan korupsi apakah tetap atau tidak? Menurutnya tidak semata-mata ditentukan oleh materi yang ada, tapi kemudian juga ditentukan oleh pimpinan- pimpinan KPK.

"Dari proses perbaikan revisi undang-undang KPK ini kita berharap kasus-kasus pada masa sebelumnya itu misalnya kasus Anas Urbaningrum bagaimana ditetapkan menjadi tersangka, ada sprindik bocor, terus kemudian yang membocorkan diproses tidak, ada sanksi yang jelas dan tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang, misalnya kasus Irman Gusman tidak ada kejelasan," pungkas Suparji.

Narasumber lainnya, Pakar Hukum Tata Negara Muhammad Rullyandi juga mengaku setuju dengan adanya revisi UU KPK. Pasalnya, hal itu merupakan bentuk penguatan.

"Ini membantu tugas pemerintah dalam penegakan hukum. UU KPK dibuat dalam studi banding di beberapa negara. Poin penyempurnaan ini masih dalam tahap ketatanegaraan. Revisi juga konstitusional dan melalui proses pembahasan yang baik. Ada beberapa poin yang menjadi catatan," kata Rullyandi.

Rullyandi melanjutkan soal dewan pengawas, hal ini dirasa penting karena untuk melakukan penegakan hukum, diperlukan adanya lembaga yang mengawasi. Salah satunya soal penyadapan.

"Dewan pengawas soal penyadapan itu penting. Dijamin konstitusi warga negara punya privasi. Tapi negara memaksa menyadap terjadi pada siapapun. Siapa yang bisa mengawasi penyadapan," ungkap Rullyandi.[dod]

Komentar Pembaca