DPD Dan DPR Diminta Stop Proses Pemilihan Anggota BPK

Nasional  KAMIS, 19 SEPTEMBER 2019 , 19:41:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

DPD Dan DPR Diminta Stop Proses Pemilihan Anggota BPK

Tom Pasaribu/Net

DPD RI diminta menghentikan proses fit and proper test terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024 yang saat ini sedang berlangsung.

Sebab, proses tersebut sudah melewati batas waktu penetapan calon anggota BPK sebagaimana diatur dalam Undang-undang, alias telah kadaluarsa.

Diketahui, sampai denga batas waktu penetapan calon terpilih, yaitu 16 September, DPR belum melakukan pemilihan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK. Sementara, tahapan seleksi berupa fit and proper test masih terus berlangsung di Komite IV DPD.

"Uji kepatutan yang dilakukan di Komite IV DPD akan berujung sia-sia, karena waktunya sudah lewat. Artinya, ini sudah kadaluarsa," kata Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) Tom Pasaribu melalui keterangan tertulisnya, Kamis, (19/9).

Menurut Tom, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU BPK, DPR harus menyelesaikan pemilihan anggota BPK yang baru paling lama satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Anggota BPK yang lama.

"Nah, jika dihitung mundur sejak peresmian pengangkatan lima Anggota BPK periode 2014-2019, maka 16 September adalah batas akhir waktu penetapan," ujar Tom.

Hal ini, sambung Tom, menjadi permasalahan serius, mengingat BPK adalah lembaga tinggi negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945.

Sehingga DPD dan DPR mutlak harus menghentikan segala proses atau manuver apapun terkait pemilihan anggota BPK.

"Jadi, karena ini tidak bisa tuntas tepat waktu, maka DPD-DPR tidak perlu lagi melanjutkan. Kalau pun DPR dan DPD gagal menjalankan amanah UU tidak perlu malu," jelas Tom.

"Karena, sekali lagi, perintah UU No 15 tahun 2006 tentang BPK Pasal ayat 4 itu sangat jelas dan lugas. Sementara masa bakti anggota BPK akan berakhir tanggal 16 Oktober 2019," sambungnya.

Dengan demikian, lanjut Tom, langkah yang baik saat ini adalah DPR harus bersurat kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk menunjuk pelaksana tugas (plt) anggota BPK sementara.

"Kenapa Presiden harus mengeluarkan Perpu? Karena, pemilihan anggota BPK adalah amanah UUD 1945 pasal 23 F," tegas Tom.

Kalau tidak, tambah Tom, bila DPR masih bersikukuh ingin meneruskan seleksi calon anggota BPK periode 2019-2024 serta memilih 5 anggota BPK melalui sidang paripurna, melalui amandemen UU.

"Satu-satunya cara, kalau DPR periode sekarang mau cepat, langsung saja meminta ke MPR agar bersidang mengamanden UUD 1945 pasal 23F ayat (1) calon anggota BPK kadaluarsa dipilih DPR dengan pertimbangan DPD dan diresmikan presiden," terang Tom.

"Atau, kalau ternyata waktunya tidak sempat, ya diumumkan saja kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kelima orang yang dipilih DPR adalah anggota BPK kadaluarsa. Sehingga presiden pun tidak perlu meresmikannya," ucap Tom berseloroh.

Polemik pemilihan Anggota BPK RI periode 2019-2024 bermula karena ulah pimpinan Komisi XI. Mereka melakukan hal yang tidak lazim, yaitu melaksanakan agenda fit and proper test terhadap 32 calon Anggota BPK pada 2-5 September, dengan mengugurkan 30 calon lainnya sebelum dimintai pertimbangan ke DPD RI.

Hal ini jelas tidak lazim dan melanggar tahapan seleksi anggota BPK sebagaimana mestinya. Karena uji kepatutan itu harus dilakukan sebelum DPD memberikan pertimbangan sebagaimana diamanahkan oleh UU.

Inilah yang kemudian mendapatkan kritik tajam dari berbagai kalangan, tak terkecuali dari internal DPD sendiri.

Gara-gara ulah pimpinan Komisi XI DPR, DPD dibuat bingung untuk melakukan seleksi antara 62 nama atau hanya 32 berkas nama versi Komisi XI DPR.

Singkatnya, DPD pun tidak mau buru-buru memproses uji kepatutan sebagaimana permintaan DPR hingga akhirnya proses ini pun mangkrak dari batas waktu yang semestinya.[dod]

Komentar Pembaca