Media Australia: Pasal Perzinahan di RKUHP Bisa Hancurkan Turisme Di Bali

Polhukam  MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019 , 12:38:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Media Australia: Pasal Perzinahan di RKUHP Bisa Hancurkan Turisme Di Bali

Turis di Bali/Net

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih menggodok sejumlah pasal yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Pasalnya, berbagai kalangan banyak menolak sejumlah pasal yang dinilai berpotensi mengekang kebebasan sipil dan demokratisasi.

Pasal-pasal yang dinilai kontroversi di antaranya tentang penghinaan terhadap presiden, perzinahan, dan kumpul kebo.

Atas dasar tersebut, sejumlah media massa di Australia, pada Jumat (20/9), menyoroti kontroversi salah satu pasal dalam RUKHP, yang berpotensi mengancam kedatangan para turis asing ke Bali bila diloloskan oleh DPR.

Pasal tersebut yang disoroti adalah kumpul kebo dan perzinahan, seperti tidak menikah namun tinggal bersama, tindakan tersebut bisa dilaporkan ke polisi dan pelakunya bisa dikenai hukuman penjara.

"Perubahan Hukum Bisa Menghancurkan Turisme di Bali," demikian judul berita koran The Age di Melbourne dan The Sydney Morning Herald (SMH) di Sydney, yang merupakan bagian dari kelompok media Fairfax, seperti dilansir dari ABC News, Minggu (22/9).

Lalu, koran lainnya, The Daily Telegraph, yang merupakan bagian dari kelompok News Group, juga menulis hal serupa.

"Jangan Pergi: Warga Australia Disarankan Hindari Bali," tulis judul beritanya.

Kekhawatiran tersebut tampaknya nyata, dengan situs peringatan perjalanan di Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), sudah diperbarui dengan memasukkan peringatan agar turis berhati-hati dengan kemungkinan pasal tersebut diloloskan pekan depan.

"Perubahan UU itu akan mulai berlaku dua tahun setelah UU tersebut disahkan," tulis peringatan DFAT yang dibuat hari Jumat (20/9).

Mengenai dampak RUKHP yang bakal disahkan di DPR, berbagai kedutaan asing di Indonesia masih menunggu dan melihat apakah pasal tersebut akan diloloskan, sebelum mengeluarkan peringatan perjalanan.

Sementara itu, The Age dan SMH mengutip Prof Tim Lindsay dari Universitas Melbourne mengenai dampak dari pasal perzinahan tersebut kalau diloloskan.

"Apakah turis harus membawa surat nikah ketika mereka berkunjung ke Indonesia?" kata Prof Lindsay.

Prof Lindsay, yang juga Direktur Centre for Indonesian Law, Islam and Society di universitas tersebut, mengkhawatirkan dampak dari pasal tersebut yang bisa digunakan oleh pihak tertentu untuk pemerasan terhadap warga asing.

"Warga asing bisa menjadi sasaran pemerasan. Akan mudah sekali bagi polisi di Bali mengatakan anda tidak menikah, anda harus membayar. Ini besar kemungkinannya terjadi," tutur Prof Lindsay seperti dikutip The Age.

Sementara itu, turis perempuan asal Inggris, Rose Hughes, dan pacarnya, Jake Rodgers, yang berasal dari Norwich, mengatakan, mereka tidak akan datang ke Bali lagi bila ada perubahan aturan mengenai perzinahan tersebut.

"Saya bisa mengerti bahwa kita tidak bisa bergandengan tangan atau berciuman di kuil atau di kawasan rumah ibadah. Namun saya tidak mau dipenuhi rasa khawatir melakukan sesuatu yang normal di Inggris, namun bisa menjadi masalah di sini. Ya saya akan mempertimbangkan untuk datang ke Bali," kata Rose.

Lalu, seorang turis Asal Perth bernama Kelly Ann mengatakan, perubahan UU itu bila diloloskan tidak akan mempengaruhi keputusannya untuk berkunjung ke Bali lagi.

"Saya kira mereka yang masuk kategori tersebut tidak akan datang lagi. Kami akan datang lagi tahun depan, dan Bali akan kehilangan beberapa orang yang tidak mau datang lagi," kata Kelly.

Dalam reaksinya, Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, mengatakan bahwa pasal tersebut bila diloloskan tidak akan berlaku bagi turis asing.

"Kami tidak khawatir. UU menghendaki adanya laporan seseorang. Sebagai tujuan wisata, kami juga menghormati Hukum Internasional. Di luar negeri, kebanyakan hubungan tanpa pernikahan adalah hal yang biasa," kata Bagus.

"Bali selalu akan menerima semua turis, kami akan terus melakukan hal tersebut, bahkan ketika nanti adanya UU yang baru," tegasnya.[dod]

Komentar Pembaca