Soal Wagub DKI, DPRD Akhirnya Ikuti Aturan Main PKS

Politik  SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 , 13:00:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Soal Wagub DKI, DPRD Akhirnya Ikuti Aturan Main PKS

Syarif/Ist

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan Pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Salahuddin Uno tidak lagi dibentuk Panitia Khusus (Pansus) baru oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

PKS mengusulkan proses pemilihan tersebut langsung diadakan Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) dan segera dibentuk panitia pemilihan (Panlih).

Seperti diketahui, anggota DPRD DKI Jakarta sepakat untuk memasukkan draf tata tertib pemilihan Wagub hasil pansus anggota DPRD 2014/2019 ke dalam tata tertib DPRD.

Artinya anggota DPRD DKI 2019/2024 tidak perlu lagi membuat pansus baru.


"Iya betul (tak dibentuk pansus baru). Itu kesepakatan hasil dari perundingan, hasilnya seperti itu," kata Syarif. saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (23/9).

"Teman-teman PKS mengharapkan, supaya dalam tatib hasil pansus itu dicangkok di batang tubuh Tatib DPRD," sambungnya.

Syarif mengatakan Rapimgab pemilihan Wagub DKI akan dilangsungkan setelah alat kelengkapan dewan (AKD) dibentuk.

"Saya nggak bisa memastikan. Tapi perkiraan saya sih paling cepat 7 Oktober," kata Syarif.

Sejauh ini hak kursi Cawagub DKI dipegang oleh PKS selaku Partai pengusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017.

Dua nama telah PKS usulkan untuk menemani Gubernur Anies Baswedan yaitu Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu.[dod]

Komentar Pembaca