DPRD Minta Anies Batalkan Proyek Pengadaan Beton, Ini Alasannya

Jakarta  RABU, 25 SEPTEMBER 2019 , 10:02:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

DPRD Minta Anies Batalkan Proyek Pengadaan Beton, Ini Alasannya

Riano P Ahmad/Ist

DPRD DKI merespon ribut-ribut soal dugaan adanya "permainan nakal" di lelang e-Katalog Pengadaan Barang Kategori Beton yang diselenggarakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.

Anggota DPRD DKI Riano P Ahmad melihat ada kejanggalan dalam proyek Katalog Elektronik Kategori Pekerjaan Beton, Beton Precast, dan Beton Rapid Setting Tahun 2019.

Riano pun menyayangkan permasalahan yang muncul, akibat prosedur yang disinyalir tidak sesuai aturan sebagaimana temuan Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I). Karena itu, BPPBJ DKI selaku penyelenggara proyek harus membatalkan lelang tersebut.

"Dewan meminta Gubernur Anies Baswedan segera memerintahkan BPPBJ agar proyek itu dibatalkan. Karena Gubernur akan ikut bertanggung jawab bila lelang ini terbukti bermasalah di kemudian hari," kata Riano kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (25/9).

"Karena, ini saya melihat ada indikasi monopoli proyek dengan oknum kontraktor-kontraktor pemain lama. Sehingga aturan persyaratan lelangnya terkesan dibuat tidak ketat," terang Riano.

Riano menjelaskan, Fraksi PAN berkomitmen mendukung pembangunan Pemprov DKI Jakarta. Namun, adanya kejanggalan-kejanggalan dalam prosedur harus dipastikan clear. Sehingga tidak ada masalah hukum di kemudian hari.

"Tidak boleh ada praktik-praktik kolusi apapun terhadap kepentingan oknum pengusaha tertentu," tegas Riano.

Karena itu, Riano meminta agar BPPBJ DKI membatalkan dan mengulang lagi proses lelang agar dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Dari pada ini bermasalah di kemudian hari, sebaiknya proyek tersebut dibatalkan," katanya.

Menurut Riano, apa yang coba dibenahi di era Anies, jangan sampai dinodai dengan adanya dugaan 'kongkalikong' yang mengundang kecurigaan publik akibat kesalahan anak buahnya. "Ini sangat berbahaya," sambungnya.

Selain itu, Riano meminta Gubernur Anies segera mengevaliasi kinerja Kepala BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, Blessmiyanda.

"Kalau terbukti harus dicopot," pungkas Riano.

Sebelumnya, KP3I mensinyalir adanya "permainan nakal" di lelang e-Katalog Pengadaan Barang Kategori Beton yang diselenggarakan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Pemprov DKI Jakarta.

Pasalnya, dalam proyek tersebut, Kepala BPPBJ Pemprov DKI Jakarta, Blessmiyanda dinilai membuat aturan main sendiri diduga untuk mensiasati ketatnya aturan demi mengakomodir sejumlah rekanan perusahaan peserta lelang.

Demikian disampaikan Ketua Divisi Hukum KP3-I, Renhad P. SH, kepada wartawan, di kawasan Utan Kayu, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Minggu (22/9).

Renhad mengatakan, dalam temuan KP3I, BPPBJ DKI membuat tafsir dan frasa aturan yang justru bertentangan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik.

Hal ini, kata dia, terungkap berdasarkan dokumen kegiatan Katalog Elektronik Kategori Pekerjaan Beton, Beton Precast, dan Beton Rapid Setting Tahun 2019, dimana BPPBJ membuat turunan aturan dalam BAB III Lembar Data Pemilihan (LDP), sebagaimana termaktub pada huruf Q dan huruf M yang berbunyi:

Q-) "Untuk Penyedia Jasa yang menawarkan pekerjaan Jalan Beton No. 1 s.d 10 harus memiliki dukungan material utama dari Produsen dalam bentuk surat dukungan dan dapat diklarifikasikan".

M-) "Untuk Penyedia Jasa yang menawarkan pekerjaan Beton Rapid Setting harus memiliki dukungan material utama dari Produsen dalam bentuk surat dukungan dan dapat diklarifikasi".[dod]

Komentar Pembaca