Tak Terbitkan Perppu Sama Saja Jokowi Khianati Rakyat

Hukum  MINGGU, 06 OKTOBER 2019 , 19:56:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Tak Terbitkan Perppu Sama Saja Jokowi Khianati Rakyat

Gedung KPK/Net

Angin segar sempat dihembuskan Istana menyusul kabar Presiden Jokowi yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Revisi UU 30/2002 tentang KPK. Namun sampai detik ini penerbitan Perppu belum juga terlaksana.

Presiden Jokowi sepertinya masih menghitung untung rugi dan dihadapkan pada situasi dilematis mirip makan buah simalakama bila betul-betul menerbitkan Perppu.

Terkait hal ini, Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana mengingatkan Jokowi akan ada efek yang jauh lebih besar jika Perppu tidak segera diterbitkan.

Menurut Kurnia, ada delapan efek jika Jokowi tidak menerbitkan Perppu.

"Yang pertama adalah penindakan korupsi akan melambat, karena prosesnya sekarang harus melalui izin dari Dewan Pengawas," kata Kurnia di Kantor Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Minggu (6/10).

Selanjutnya KPK tidak lagi menjadi institusi utama penindakan korupsi. Karena KPK akan menjadi bagian dari pemerintah.

Efek ketiga jika Jokowi tidak terbitkan Perppu maka akan memperburuk citra pemerintahan.

"Masa jabatan Jokowi-JK akan berakhir 14 hari lagi. Seharusnya itu memberikan legacy yang baik dengan cara terbitkan Perppu," ujar Kurnia.

Selain itu, efek berikutnya adalah Presiden ingkar janji terhadap Nawacita yang selama ini digadang-gadangnya.

Lalu indeks prestasi korupsi Indonesia akan stagnan atau turun sehingga berakibat kepada citra pemerintah di mata internasional jatuh.

Efek selanjutnya jika Jokowi masih ragu mengeluarkan Perppu maka Jokowi telah menciderai penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) yang disematkan kepadanya saat menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada 2010.

"Yang paling utama jika sampai pelantikan tanggal 20 Oktober mendatang Perppu tak kunjung diterbitkan maka Jokowi telah mengkhianati amanat reformasi yaitu memberantas KKN," tegas Kurnia.

"Salah satu janji Jokowi ketika berdebat dengan Prabowo di Pilpres kemarin adalah menguatkan KPK. Jika Perppu tidak kunjung diterbitkan maka Jokowi mengkhianati amanat rakyat yang memilihnya," pungkas:Kurnia.[dod]

Komentar Pembaca
Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 15:16:32

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 09:57:31

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:08:49