Genjot PAD, DPRD Minta Pajak Hiburan Dinaikkan

Ekonomi  SENIN, 07 OKTOBER 2019 , 07:34:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Genjot PAD, DPRD Minta Pajak Hiburan Dinaikkan

Gedung DPRD DKI Jakarta/Ist

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mendorong Pemprov DKI menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta. Salah satu cara yang perlu didorong adalah dengan menaikkan tarif pajak hiburan.

"Kita akan mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk menaikkan pajak hiburan dari 25 % menjadi 40 %," kata Hakim saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Minggu (6/10).

Hakim menjelaskan, berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2015, besaraan pajak yang dikenakan terhadap usaha hiburan malam seperti karaoke dan diskotek sebesar 25 persen.

Menurutnya, agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, besaran pajak hiburan malam sebesar 25% tersebut perlu dinaikkan hingga 40%.

Lebih lanjut, Hakim akan memanggil Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk melakukan terobosan serta opsi agar penerimaan pajak mencapai target ditetapkan khususnya di sektor pajak hiburan.

"Kita nanti akan panggil temen-teman dari BPRD, karena pengusaha hiburan masih banyak yang kucing-kucingan. Nggak sepenuhnya lapor itu pengusaha hiburan," ujarnya.

Hakim menjelaskan, bahwa pajak dari sektor hiburan ini harus menjadi perhatian serius, karena sektor jasa hiburan ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga dari pengawasannya pun harus ditingkatkan dan diperketat.

"Kalau sektor hiburan ini bisa dikelola dengan baik maka akan sangat membantu sekali dalam meningkatkan PAD DKI Jakarta. Dan pemerintah harus mengawasi dengan ketat supaya para wajib pajak ini mau membayar kewajibannya dengan baik," tegasnya.

"Tersendatnya proses pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat karena belum optimalnya PAD hingga adanya kebocoran," demikian Hakim.

Seperti diketahui, dalam APBD DKI Jakarta 2019 menargetkan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp8,8 triliun. Sementara pajak BBN-KB Rp5,4 triliun, pajak hotel Rp1,8 triliun, restoran Rp3, 55 triliun, pajak hiburan Rp900 miliar, dan pajak reklame Rp1,05 triliun.[dod]

Komentar Pembaca
Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 15:16:32

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 09:57:31

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:08:49