Peserta BPJS Mandiri Jangan Dijadikan Kambing Hitam

Nasional  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 20:04:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Peserta BPJS Mandiri Jangan Dijadikan Kambing Hitam

Gedung BPJS Kesehatan/Net

Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menimbulkan polemik di tengah publik.

Polemik tersebut muncul setelah Dirut BPJS Fachmi Idris menyatakan bahwa akan disiapkan Inpres terkait penerapan sanksi bagi penunggak iuran agar secara otomatis tak bisa mengakses pelayanan publik yang lain, seperti SIM, paspor, dan layanan administratif lainnya.

Terkait hal itu, Ombudsman Republik Indonesia memandang perlu kehati-hatian dalam menerbitkan suatu kebijakan mengenai sanksi yang tidak diatur oleh undang-undang.

"Tidak ada negara yang berhasil mengembangkan sistem jaminan sosial untuk masyarakat rentan tanpa setting kelembagaan sosial-ekonomi yang jelas dan terintegrasi dengan kebijakan sosial, " ujar Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih melalui keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Akar sebabnya adalah negara gagal membangun kelembagaan sosial ekonomi rakyat meski meskipun telah dimandatkan oleh konstitusi," sambungnya.

Oleh karena itu Ombudsman mengingatkan kepada Dirut BPJS untuk berhati-hati. Sebab jangan karena pemerintah gagal membangun kelembagaan sosial-ekonomi untuk mendukung kepastian pembiayaan jaminan kesehatan, kemudian rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya.

"Pelayanan publik itu hak konstitusional warga," tegas Alamsyah.

Ombudsman menyarankan daripada menerbitkan kebijakan sanksi inkonstitusional, lebih baik pemerintah melakukan institutional review terhadap skema pelayanan jaminan sosial bagi lapis masyarakat ini.

"Jangan jadikan kambing hitam atas kegagalan sistemik ini. Bagaimanapun mereka memiliki hak yang sama dengan saudara-saudara mereka yang lebih beruntung karena memiliki kesempatan kerja di sektor formal maupun warga yang mendapatkan subsidi dari negara," jelas Alamsyah.

"Untuk rasa keadilan, pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan pengalihan premi berupa tunjangan kesehatan para pejabat negara dan sejenis yang dibayarkan oleh negara kepada perusahaan asuransi selama ini. Termasuk para pejabat di BPJS sendiri, agar adil," tutupnya.

Sebelumnya pemerintah melalui Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa 50 persen peserta bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri BPJS Kesehatan kerap menunggak iuran. Tercatat ada 16 juta dari 32 juta peserta yang tidak tertib membayar iuran.[dod]

Komentar Pembaca
Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 15:16:32

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 09:57:31

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:08:49