Usulkan Sanksi Pelayanan Publik, Pengamat: Dirut BPJS Aneh!

Nasional  SELASA, 08 OKTOBER 2019 , 22:24:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Usulkan Sanksi Pelayanan Publik, Pengamat: Dirut BPJS Aneh!

Fachmi Idris/Net

Sebentar lagi ada ancaman sanksi yang akan diterima para penunggak iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Nantinya sanksi tersebut diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres).

Dalam Inpres tersebut akan diatur bagaimana penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti perpanjangan SIM, paspor, dan layanan administratif lainnya.

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris dalam Forum Merdeka Barat di Kemenkominfo, Jakarta, Senin (7/10) kemarin.

Terkait hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio alias Hensat mengatakan, seharusnya Dirut BPJS Kesehatan dapat lebih bijak dalam membuat keputusan.

"Sanksi itu kan bukan ciri khas Indonesia. Musyawarah untuk mufakat dulu lah ciri khas Indonesia," kata Hensat saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (8/10).

"Jadi jangan kayak gitu pendekatannya. Dirut BPJS juga aneh. Nggak ada apa-apa langsung hukuman. Coba dong lakukan lagi sosialisasi yang bener, komunikasi lagi yang bener," sambungnya.

Selain itu, founder lembaga survei KedaiKopi ini juga mengkritik, seharusnya di internal BPJS juga melakukan introspeksi.

"Restrukturisasi lah gaji-gajinnya itu. Nggak usah gede-gede juga kali," sindirnya.

Hensat turut mempertanyakan sebenarnya BPJS Kesehatan merupakan fasilitas negara atau menjadi kewajiban untuk rakyat yang harus dipatuhi.

"Kalau memang kewajiban, utarakan dari sekarang itu kewajiban. Nah kalau kewajiban rakyat disuruh membayar, maka BPJS harus melayani, " paparnya.

Semestinya BPJS Kesehatan pun merestrukturisasi dengan diawali penghematan dari internal BPJS itu sendiri.

"Lakukan dulu program-program komunikasi, sosialisasi yang baik. Jangan ujug-ujug mau ada sanksi terus-terusan. Kasihan Pak Jokowi selalu dijebak untuk hal-hal yang memberatkan rakyat akhirnya, " tutup Hensat.[dod]

Komentar Pembaca
Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 15:16:32

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 09:57:31

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:08:49