Politisi Demokrat Ini Dukung Sanksi Penunggak BPJS

Nasional  RABU, 09 OKTOBER 2019 , 11:58:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Politisi Demokrat Ini Dukung Sanksi Penunggak BPJS

Ferdinand Hutahaean/Net

Pemerintah sedang menggodok Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menetapkan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti SIM, paspor, dan layanan administratif lainnya.

Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menilai, kebijakan ini merupakan sesuatu yang tidak tepat.

"Aturan yang digodok oleh pemerintah yang penuh ancaman ini sangat tidak patut," kata Ferdinand saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/10).

Menurut Ferdinand, tidak selayaknya pemerintah membuat aturan seperti itu. Sebab semestinya pemerintah bisa lebih melihat kedalam, mengapa rakyat kesulitan membayar iuran BPJS.

"Apakah ekonomi rakyat memang sulit dan susah? atau rakyat yang enggan dan pura-pura tidak mau membayar? Ini yang harusnya dilihat secara seksama," tegas Ferdinand.

"Tidak elok juga jika memang karena kesulitan ekonomi lantas masyarakat diancam dengan sanksi yang bisa menghapus hak-hak warga negara yang diatur oleh konstitusi," sambungnya.

Ferdinand melanjutkan, pada dasarnya dirinya mendukung aturan yang kuat dan tegas. Tapi aturan ini seharusnya berlaku kepada pihak-pihak yang memang sesungguhnya mampu bayar tapi malas membayar.

"Karena peserta BPJS sekarang bukan hanya orang tak mampu, tapi orang mampu juga banyak gunakan BPJS. Maka perlu diteliti secara seksama siapa yang nunggak dan apa alasannya menunggak," jelas Ferdinand.

Penagihan iuran BPJS secara paksa dengan ancaman keras seperti itu pun bukanlah satu-satunya jalan. Ia menyarankan pemerintah mungkin bisa mengalokasikan APBN setiap tahunnya sebagai bantuan talangan setidaknya Rp 50 triliun dari APBN.

"Toh ini untuk rakyat, dari uang rakyat. Ini bisa dilakukan dengan menghapus beberapa program yang tidak terlalu penting dilaksakan, " pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca
Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 15:16:32

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 09:57:31

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:08:49