PK Biro Hukum Dalam Kasus Lahan Benhil Diduga Cuma Bikin Senang Anies

Hukum  KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 06:29:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

PK Biro Hukum Dalam Kasus Lahan Benhil Diduga Cuma Bikin Senang Anies

Anies Baswedan/Ist

Langkah pengajuan Peninjauan Kembali (PK) oleh Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta atas kasus tanah yang sudah diputus Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan perdata ahli waris Aria Jipang atas lahan seluas 6.393 meter persegi di Jalan Danau Tondano, Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, dinilai cacat hukum karena tidak taat aturan.

Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah mengatakan, beberapa hari lalu Biro Hukum DKI Jakarta mengajukan PK kepada Mahkamah Agung (MA) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

"Saya melihat dalam pengajuan PK itu sarat keanehan. Pasalnya, Biro Hukum DKI Jakarta bertindak atas kuasa dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Itu suatu kesalahan besar, PK ini cacat hukum karena surat kuasa kepada Biro Hukum tidak ditanda tangani Pak Gubernur," kata Amir, Rabu (9/10).

Menurut Amir, Dispora DKI Jakarta itu bukan pengelola aset, tapi pengguna aset. Jadi, sejatinya yang berwenang memberi kuasa adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Hal itu mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Saya khawatir PK yang yang diajukan Biro Hukum hanya untuk menghibur Pak Anies. Kita sudah menduga kuat dari awal bahwa ada pengusaha-pengusaha yang merancang seolah-olah telah membeli tanah itu dan melakukan pembebasan atas nama Pemprov DKI," ujar Amir.

Untuk itu, Amir meminta agar Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta bisa memberikan advice kepada pembantu gubernur dalam hal ini Komite Pencegahan Korupsi (PK) DKI Jakarta agar juga memperhatikan masalah-masalah ini.

"Kita mengharapkan Kejaksaan Tinggi sebagai jaksa pengacara negara bukan hanya mempertimbangkan kepentingan Pemprov DKI saja, tapi juga kepentingan masyarakat, dalam hal ini ahli waris tanah itu," ungkap Amir.

Ia menambahkan, kinerja pemerintah itu mengarah untuk menciptakan rasa adil dan rasa aman kepada masyarakat.

"Ahli waris ini juga pendukung Anies-Sandi pada Pilkada lalu. Saya yakin, Pak Anies tegak lurus dan bijaksana dalam persoalan ini," tutup Amir.

Untuk diketahui, MA sebelumnya memenangkan gugatan ahli waris Aria Jipang berdasarkan Putusan No 1535/PDT/2016 tanggal 8 November 2016.

Putusan MA tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No 173/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim tanggal 1 Juni 2011.[dod]

Komentar Pembaca
Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

Tim Ekonomi Jilid Satu Harus Dirombak Total

SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 15:16:32

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

Merah Putih Terpanjang di Persawahan

MINGGU, 13 OKTOBER 2019 , 09:57:31

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

Video Bukti Upaya Pembunuhan Wiranto Bukan Rekayasa

JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:08:49