Rekan Indonesia: BPJS Jadi Alat Represif Pemerintah Kepada Rakyat

Nasional  KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 12:15:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Rekan Indonesia: BPJS Jadi Alat Represif Pemerintah Kepada Rakyat

Ilustrasi/Ist

BPJS saat ini bukan lagi sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, melainkan sudah menjadi alat represif pemerintah kepada rakyat Indonesia.

Demikian dikatakan Ketua Relawan Kesehatan (Rekan) Indonesia Agung Nugroho melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/10).

Agung mengungkapkan, awalnya seluruh WNI dipaksa menjadi peserta BPJS. Kemudian memaksakan pembayaran dan tidak bisa keluar dari kepesertaan.

"Pemerintah juga bertindak represif dengan menaikkan iuran tanpa mendengar keluhan rakyat," kata Agung.

Dan belakangan BPJS Kesehatan mendadak menghilangkan sebagian manfaat kesehatan.

"Dampaknya peserta BPJS harus keluar uang lagi untuk mengobati penyakit yang dideritanya," ujar Agung.

Bukan cuma itu, BPJS Kesehatan juga memaksakan pembayaran tertunggak dengan tetap mempertahankan kepesertaan.

"Terakhir, memaksakan penagihan oleh ASN (perangkat desa/kota)," ungkap Agung.

Agung berpendapat, jangan karena pemerintah gagal membangun kelembagaan sosial-ekonomi untuk mendukung kepastian pembiayaan jaminan kesehatan, kemudian rakyat dihukum dengan mencabut hak-hak konstitusional lainnya.

"Pelayanan publik itu hak konstitusional warga," tutup Agung.

Diketahui, Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak membayar iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan sanksi itu akan diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres yang tengah digodok di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Soal sanksi, kami sedang siapkan proses teknis selanjutnya yang diatur dalam Inpres. Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK," ujar Fachmi di kantor Kementerian Konunikasi dan Informatika, Senin (7/10).

Menurut Fachmi, peserta yang terdata menunggak iuran akan memperoleh kesulitan dalam berbagai proses pengurusan administrasi. Di antaranya memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM dan paspor. Dari sisi perbankan, peserta juga akan terhambat saat mengajukan kredit.

Pada 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun. Sedangkan tahun ini, defisit tersebut diduga akan meyentuh Rp 32,84 triliun.[dod]

Komentar Pembaca