Pakar: Penerbitan Perppu KPK Bukan Pilihan Mudah

Hukum  KAMIS, 10 OKTOBER 2019 , 22:12:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Pakar: Penerbitan Perppu KPK Bukan Pilihan Mudah

Kuliah umum Universitas Al Azhar Indonesia/RMOL

RUIU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan oleh DPR masih menimbulkan pro kontra.

Gelombang unjuk rasa bahkan berkali-kali dilakukan aliansi mahasiwa untuk mendesak Presiden Joko Widodo segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK.

Pakar Hukum Firman Wijaya mengatakan, pro dan kontra dalam menyikapi sebuah isu merupakan hal yang lumrah. Yang terpenting saat ini adalah argumentasi hukumnya. Sebab hukum itu berupaya untuk mendisiplinkan.

"Saya lihat ini ( Perppu) bukan pilihan mudah. Tapi sebagai sebuah pilihan iya," kata Firman saat menjadi narasumber dalam kuliah umum di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan tema 'menimbang Urgensi Perppu Tentang KPK', Kamis (10/10).

Firman menjelaskan, sejak Perppu dikenal sebagai sebuah Instrumen, melahirkan polemik dan dilematis. Perppu hanya bisa diterbitkan dalam keadaan genting dan memaksa.

"Ini menjadi tidak mudah untuk diklasifikasikan. Apa sih yang disebut genting dan memaksa? Apa material dan substansinya," ujar Firman.

Firman mengungkapkan, untuk melihat kebutuhan Perppu, maka harus dilihat empat aspek, yaitu aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan politis.

"Secara de jure saya lihat dia sudah hadir. Tapi de facto belum pernah mengalami proses uji. Kita lihat lebih besar mana. Kekuatan hukum atau kekuatan mayoritas," tutup Firman.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00