Nunggak Iuran BPJS Tak Bisa Urus SIM, Pakar Hukum: Jangan Sewenang-wenang

Nasional  JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 09:59:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Nunggak Iuran BPJS Tak Bisa Urus SIM, Pakar Hukum: Jangan Sewenang-wenang

Firman Wijaya/Net

Rencana pemerintah yang mengancam penunggak iuran BPJS Kesehatan tak bisa mengakses pelayanan publik, mendapat kritikan dari banyak pihak.

Seperti disuarakan Pakar Hukum Firman Wijaya. Ia mengingatkan bila membuat suatu kebijakan haruslah berkesinambungan.

"Kalau belajar hukum itu ada yang namanya kausalitas. Hukum sebab akibat. Harusnya ada hubungannya," kata Firman di Kampus Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Kamis (11/10).

"Hubungannya SIM dengan BPJS saja sudah berbeda. Penyalahgunaan wewenang dilarang, apa lagi sewenang-wenang," pungkasnya.

Diketahui, Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak membayar iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan sanksi itu akan diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres yang tengah digodok di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Soal sanksi, kami sedang siapkan proses teknis selanjutnya yang diatur dalam Inpres. Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK," ujar Fachmi di kantor Kementerian Konunikasi dan Informatika, Senin (7/10).

Menurut Fachmi, peserta yang terdata menunggak iuran akan memperoleh kesulitan dalam berbagai proses pengurusan administrasi. Di antaranya memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM dan paspor. Dari sisi perbankan, peserta juga akan terhambat saat mengajukan kredit.

Pada 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun. Sedangkan tahun ini, defisit tersebut diduga akan meyentuh Rp 32,84 triliun.[dod]

Komentar Pembaca