Penerbitan Perppu Tak Bikin Pendewasaan Politik

Hukum  JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 12:42:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Penerbitan Perppu Tak Bikin Pendewasaan Politik

Firman Wijaya/Net

Polemik penerbitan Perppu KPK terus bergulir. Sejumlah pihak mendesak Perppu segera diterbitkan, sementara sebagian lainnya memandang tak perlu.

Pakar Hukum Firman Wijaya menilai, Perppu merupakan instrumen terakhir ketika tujuan dari revisi UU No 30 Tahun 2002 tidak tercapai atau keluar dari tujuannya.

"Kalau Presiden mengeluarkan Perppu, pada akhirnya legislasi kehilangan pengalaman politik," kata Firman di Universitas Al Azhar Indonesia, Jakarta, Kamis (11/10).

"Ketika Jokowi mengeluarkan Perppu, maka kita tidak akan pernah mengalami pendewasaan politik," sambungnya.

Firman menjelaskan, pengalaman politik yang dimaksud yakni melalui karya-karya legislasi. Oleh karena itu, kapasitas legislasi sesungguhnya layak diuji secara empiris.

"Karena dia juga bagian dari pilar demokrasi. Representasi dari rakyat Indonesia. Kenapa kita tidak bisa memberikan kesempatan?" tanya Firman.

Tapi sepanjang legislasi berfungsi secara ideal, Firman menyarankan lebih baik semua pihak berada dalam posisi harmoni. "Karena itu akan menimbulkan beban," tegasnya.

"Bagaimana pun juga ini karya anak bangsa. Soal pembahasan RKUHP juga bergerak dari hukum kolonial ke hukum nasional. Itu kan cita-cita bangsa. Biarkan proses legislasi ini berjalan. Kita dukung karya agung anak bangsa," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca