Ancam Penunggak Iuran Dianggap Tidak Elegan

Nasional  JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 12:57:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Ancam Penunggak Iuran Dianggap Tidak Elegan

Kartu BPJS Kesehatan/Net

Metode ancam mengancam bukanlah sesuatu yang elegan. Semestinya Pemerintah mempunyai langkah-langkah yang lebih persuasif untuk meyakinkan publik ada kewajiban yang harus dipenuhi.

Demikian disampaikan Pakar Hukum dari Universitas Al-Azhar Indonesia Suparji Ahmad saat menanggapi wacana pemerintah yang mengancam penunggak Iuran BPJS dengan memberikan sanksi tidak bisa mengakses pelayanan publik.

"Jangan sampai orientasi peningkatan penerimaan iuran BPJS dengan metode mengancam seperti itu," ujar Suparji saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (11/10).

Menurut Suparji, bisa jadi keengganan peserta BPJS membayar iuran tidak terlepas dari pelayanan BPJS itu sendiri.

"Ada keterlambatan dan klaim dari rumah sakit juga tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Pelayanan administrasi juga tidak efisien. Itu berpengaruh terhadap antusiasme publik dalam membayar BPJS," jelas Suparji.

"Jadi kalau kemudian orang dipaksa dengan cara akan dikenakan sanksi fasilitas publik dihentikan karena tidak membayar BPJS itu kurang proporsional," tegas Suparji.

Diketahui, Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang menunggak membayar iuran.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris mengatakan sanksi itu akan diatur dalam Instruksi Presiden atau Inpres yang tengah digodok di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Soal sanksi, kami sedang siapkan proses teknis selanjutnya yang diatur dalam Inpres. Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Kemenko PMK," ujar Fachmi di kantor Kementerian Konunikasi dan Informatika, Senin (7/10).

Menurut Fachmi, peserta yang terdata menunggak iuran akan memperoleh kesulitan dalam berbagai proses pengurusan administrasi. Di antaranya memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM dan paspor. Dari sisi perbankan, peserta juga akan terhambat saat mengajukan kredit.

Pada 2018, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan mencatat BPJS Kesehatan telah mengalami gagal bayar sebesar Rp 9,1 triliun. Sedangkan tahun ini, defisit tersebut diduga akan meyentuh Rp 32,84 triliun.[dod]

Komentar Pembaca