Pak Jokowi, Perppu KPK Belum Dibutuhkan

Hukum  JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 13:49:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Pak Jokowi, Perppu KPK Belum Dibutuhkan

Presiden Joko Widodo/Ist

Supremasi hukum dan supremasi politik tidak boleh saling menyandera dan berhadap-hadapan, karena ancamannya akan mengarah kepada demokrasi.

Demikian disampaikan Pakar Hukum Firman Wijaya saat ditemui seusai menjadi narasumber dalam kuliah umum di Universitas Al-Azhar Indonesia dengan tema 'menimbang Urgensi Perppu Tentang KPK', Kamis (10/10).

Firman menjelaskan, desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini terjadi, harus dipandang dari kondisi keadaan kegentingan yang memaksa.

"Pada akhirnya ketika kegentingan itu muncul, Perppu itu dibutuhkan. Namun sekiranya tidak ada kondisi kegentingan dan berjalan normal pada relnya, jangan sampai terjadi perampasan kewenangan. Hari ini baru jadi legislasi besoknya diuji Mahkamah Konstitusi," kata Firman.

Firman melanjutkan, pilihan itu haruslah bersifat rasional choice. Hal tersebut termasuk kepada objektivitas yang dimaksud dengan keadaan memaksa.

"Kalau pemerintahan kita berjalan normal, situasionalnya berjalan lancar, ya tidak perlu diterbitkan Perppu," tegas Firman.

Kata Firman, negara ini dibangun atas itikad baik. Maka tidak mungkin legislator menciptakan kehancuran buat bangsanya sendiri.

Selain itu, Firman juga mengomentari sampul salah satu majalah yang memperlihatkan sosok kartun Presiden Joko Widodo yang ditampilkan seperti orang sedang kebingungan dalam mengambil keputusan soal Perppu KPK dengan menghitung kancing baju.

"Ibaratnya kalau lubang kancing tidak pas, yang tidak perlu dikancingkan. Lubang kancing dan biji kancing itu untuk mengukur. Kaitan disini antara rumusan keadaan memaksa dengan faktanya harus sesuai," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca