Polemik RUU KPK, Guru Besar Hukum Unbor Dorong Mahasiswa Ajukan Judicial Review

Hukum  JUM'AT, 11 OKTOBER 2019 , 16:15:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Polemik RUU KPK, Guru Besar Hukum Unbor Dorong Mahasiswa Ajukan Judicial Review

Diskusi publik Kepresidenan Mahasiswa Perbanas Institute/RMOL

Revisi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sudah disahkan menuai kontroversi dari publik. Sebab RUU tersebut dianggap akan mengamputasi kewenangan komisi antirasuah. Salah satunya yang mencolok adalah adanya pembatasan dalam hal penyadapan dan adanya Dewan Pengawas KPK.

Menyikapi hal ini, Guru Besar Hukum Universitas Borobudur Prof Faisal Santiago mendorong diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal-pasal pelemahan.

"Sebagai kaum intelektual kita harus mempersiapkan kekuatan penuh untuk mengajukan judicial review atas pasal-pasal yang melemahkan," ujar Faisal. saat menjadi narasumber dalam diskusi publik yang digelar Kepresidenan Mahasiswa Perbanas Institute di Kampus Perbanas, Jakarta Selatan, Jumat (11/10).

"Apalagi MK itu lembaga yang super power. Kalau kita menang bertarung di sana sudah mengikat, jadi tidak bisa dibanding lagi," sambungnya.

Faisal sendiri menolak pengajuan legislatif review, karena waktunya terlalu mepet. Pasalnya waktu penomoran UU sudah sangat dekat.

Faisal juga menolak penerbitan Perppu KPK oleh Presiden Joko Widodo.

"Lho apa gunanya ada ilmuwan-ilmuwan hukum? Apa gunanya ada MKz, kalau Presiden keluarkan Perppu," tegas Faisal.

Faisal berpendapat saat ini revisi UU KPK sudah dipengaruhi politik. Lantaa kenapa hukum yang sebagai korban kekuasaan, kenapa bukan ekonomi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto mengungkapkan, penolakan terhadap RUU KPK harus terus dikawal oleh mahasiswa.

"Namun perlu diingat, mahasiswa juga harus melihat substansi dan strategi apa yang mau digunakan," kata Hari.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Perbanas Instutute Dani Azkiyak berharap diskusi ini menjadi bahan penambahan wawasan dan pengetahuan rekan-rekan mahasiswa terkait RUU KPK dari kaca mata hukum.

"Dan kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat dan pemuda untuk mengambil langkah hukum atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi RUU KPK," tutup Dani.[dod]

Komentar Pembaca