Soal Ancaman BPJS Kesehatan, Ombudsman: Ini Maladministrasi Serius

Nasional  SENIN, 14 OKTOBER 2019 , 11:02:00 WIB | LAPORAN: RMOL NETWORK

Soal Ancaman BPJS  Kesehatan, Ombudsman: Ini Maladministrasi Serius

Alamsyah Saragih/RMOL

Wakil Menteri Keuangan menyatakan bahwa 50 persen Peserta Bukan Penerima Upah ( PBPU) atau peserta mandiri BPJS Kesehatan menunggak.

Terkait hal tersebut, Anggota Ombudsman RI, Alamsyah Saragih mengatakan, ada faktor-faktor yang memungkinkan itu bisa terjadi.

"Pendapatan yang tak stabil, tak ada wadah sosial ekonomi yang mengakar, pemahaman dan perilaku, iuran terlalu rendah, " kata Alamsyah di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/10).

Karenanya pemerintah sedang menggodok Instruksi Presiden (Inpres) yang akan menetapkan penunggak iuran BPJS Kesehatan tidak bisa mengakses pelayanan publik seperti SIM, Paspor, dan layanan administratif lainnya.

Alamsyah menilai, apabila Inpres itu benar-benar diberlakukan maka hal tersebut merupakan pelanggaran maladministrasi yang sangat serius karena melanggar hak konstitusional.

Selain itu, Alamsyah juga menjelaskan pasal 15,16, dan 17 UU BPJS Kesehatan mengatur bahwa sanksi dikenakan bagi pemberi upah atau warga yang tidak mendaftarkan diri dan tidak bersedia memberikan data diri maupun keluarga.

"Jadi tak ada ketentuan sanksi bagi mereka yang menunggak iuran," tegas Alamsyah.

Untuk itu Ombudsman menyarankan kepada pemerintah mengubah skema sanksi ke skema syarat administratif melalui sistem pelayanan publik terintegrasi.

"Kelancaran BPJS dapat diberlakukan sebagai syarat administrasi bagi pelayanan publik yang relevan, bukan sebagai sanksi," terang Alamsyah.

"Pemerintah perlu lebih serius membangun dan memperkuat kelembagaan sosial ekonomi rakyat terutama untuk mengatasi dominasi pekerja informal dalam perekonomian dan mengintegrasikannya ke sistem jaminan sosial," pungkas Alamsyah.[dod]

Komentar Pembaca