RUU KPK Kembalikan KPK On The Right Track

Polhukam  MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 09:35:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

RUU KPK Kembalikan KPK On The Right Track

Diskusi publik Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial (IKA FIS) UNJ/RMOL

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mengembalikan tugas dan wewenang KPK on the right track sesuai dengan harapan, yang nantinya bisa mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera dengan tetap memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil. Untuk mencapai tujuan dan harapan tersebut maka KPK perlu diawasi oleh sebuah lembaga baru yang berada di dalam struktur organisasi KPK yang disebut Dewan Pengawas (Dewas).

Demikian disampaikan Tim Perumus RUU KPK Prof Romli Atmasasmita dalam diskusi publik bertajuk Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesia” yang digelar di Aula Maftuhah Yusuf Gedung Dewi Sartika, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (18/10).

"Dewas memiliki tugas pokok mengawasi kinerja KPK, termasuk tidak terbatas pada evaluasi kinerja KPK tetapi meliputi pemberian izin atau tidak memberi izin untuk penyadapan," kata Romli.

Kata Romli, pemberian izin atau tidak memberi izin penyadapan termasuk lingkup tugas pengawasan melekat Dewan Pengawas.

"Penyadapan merupakan langkah hukum yang membenarkan tindakan illegal” yang rentan penyalahgunaan kewenangan. Proses (pemberian) izin penyadapan merupakan tindakan pro-justitia karena dipergunakan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan kasus korupsi," ujar Romli.

Menurut Romi, permintaan izin penyadapan tidak ditujukan terhadap pengadilan karena hakim adalah penyelenggara negara yang menjadi objek pengaturan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN antara lain hakim diwajibkan melaporkan harta kekayaan negara sebelum, selama dan lima tahun setelah menjabat.

Kegiatan diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial (IKA FIS) UNJ dibuka langsung oleh Rektor UNJ Dr. Komarudin Sahid.

Sementara narasumber lain yang hadir adalah Suhadi (Kordinator Prodi PPKN UNJ), Firman Wijaya (Ketua Program Pascasarjana Program Doktor FH Universitas Krsinadwipayana), dan Victor Santoso Tandiasa (Lawyer Constitutional).

Diskusi publik dipandu oleh Rahmatullah, dosen Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI.

Ketua Umum IKA FIS UNJ, Rasminto mengatakan, mengelola dialog publik ditengah masyarakat merupakan wujud warga negara yang cendikia, sehingga berbagai aspek yang dikaji bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.

Menurut Rasminto, dari situlah keilmuan berperan yang membuat cakrawala berpikir menjadi luas dan tak terbatas, sesuai dengan idelogi kebangsaan.

"Kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA FIS UNJ selain bertujuan untuk menunjukkan ruang eksistensi alumni IKA FIS UNJ yang hari ini menyuguhkan dialog publik, juga sebuah ajang kepedulian terhadap dunia akademisi yang belakangan lupa mengkaji setiap persoalan dalam perspektif akademik, sehingga argumentasi yang disampaikan kuat secara ilmiah," tutup Rasminto.[dod]

Komentar Pembaca