Perppu KPK Bisa Dibatalkan MK

Hukum  MINGGU, 20 OKTOBER 2019 , 14:19:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perppu KPK Bisa Dibatalkan MK

Unjuk rasa mahasiswa menolak RUU KPK/Net

Apabila Presiden Jokowi tetap mengeluarkan Perppu KPK atas dasar desakan komponen warga negara, maka ada beberapa hal yang akan terjadi saat masa sidang berikutnya di DPR.

"Jika Presiden tak memiliki dukungan yang kuat di DPR, maka Perppu KPK tersebut akan ditolak oleh DPR dan tidak akan menjadi undang-undang," kata Praktisi Hukum Tata Negara Victor Santoso dalam diskusi publik bertajuk Quo Vadis Pemberantasan Korupsi di Indonesiaā€¯ yang digelar di Aula Maftuhah Yusuf Gedung Dewi Sartika, Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (18/10).

Menurut Victor, apabila ada kelompok masyarakat yang tidak setuju Perppu KPK sebelum dibahas di DPR, maka Perppu tersebut dapat diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan meminta (provisi) persidangan cepat.

"Apabila MK mengabulkan maka Perppu tersebut akan dibatalkan," ujar Victor.

Narasumber lain, Ketua Prodi PPKn UNJ Suhadi berpendapat, mahasiswa sebagai masyarakat akademik harus bisa mengkaji semua permasalahan yang berkembang saat ini, khususnya terkait polemik RUU KPK yang telah sah menjadi UU.

Menurut Suhadi, aksi unjuk rasa dan kritik terhadap pemerintah itu harus tetap dilakukan oleh mahasiswa sebagai agen of control, namun jangan sampai turun ke jalan tapi tidak bisa mengetahui esensi permasalahannya.

"Bila mahasiswa turun aksi tanpa kajian yang matang dan tidak pandai dalam melihat situasi yang berkembang, ditakutkan gerakan mahasiswa bisa ditunggangi para penumpang gelap yang ingin memanfaatkannya," ungkap Suhadi.

Sedangkan Pakar Hukum Firman Wijaya menilai ketiadaan SP3 dalam UU KPK lama membuat ketidakpastian hukum seseorang yang sepatutnya equal di mata hukum.

Kegiatan diskusi yang diselenggarakan Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Sosial (IKA FIS) UNJ dibuka langsung oleh Rektor UNJ Dr. Komarudin Sahid.

Sementara narasumber lain yang hadir adalah Suhadi (Kordinator Prodi PPKN UNJ) dan Victor Santoso Tandiasa (Lawyer Constitutional).

Diskusi publik dipandu oleh Rahmatullah, dosen Pascasarjana Universitas Indraprasta PGRI.

Ketua Umum IKA FIS UNJ, Rasminto mengatakan, mengelola dialog publik ditengah masyarakat merupakan wujud warga negara yang cendikia, sehingga berbagai aspek yang dikaji bisa dilihat dari berbagai sudut pandang.

Menurut Rasminto, dari situlah keilmuan berperan yang membuat cakrawala berpikir menjadi luas dan tak terbatas, sesuai dengan idelogi kebangsaan.

"Kegiatan yang diselenggarakan oleh IKA FIS UNJ selain bertujuan untuk menunjukkan ruang eksistensi alumni IKA FIS UNJ yang hari ini menyuguhkan dialog publik, juga sebuah ajang kepedulian terhadap dunia akademisi yang belakangan lupa mengkaji setiap persoalan dalam perspektif akademik, sehingga argumentasi yang disampaikan kuat secara ilmiah," tutup Rasminto.[dod]

Komentar Pembaca