Tak Ada Yang Baru Dalam Pidato Awal Jokowi

Nasional  SENIN, 21 OKTOBER 2019 , 13:55:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Tak Ada Yang Baru Dalam Pidato Awal Jokowi

Presiden Jokowi/Ist

Joko Widodo dan Ma'ruf Amin resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 di Gedung Parlemen, Minggu (20/10).

Dalam pidatonya, meski Jokowi mencoba membangun optimisme, tapi sejatinya secara substansi, isi pidato Jokowi tidak ada yang baru.

"Pada hakikatnya, pidato awal Presiden Jokowi yang disampaikan saat pelantikan isinya sudah sering disampaikan sebelumnya. Poin-poinnya sudah ada dalam 5 Visi Jokowi," ungkap Pengamat Politik Karyono Wibowo saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/10).

Pada pidato kali ini, Jokowi menyinggung prioritas pembangunan sumber daya manusia, kelanjutan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, transformasi ekonomi dengan melakukan berbagai inovasi.

Selain itu, disampaikan pula penggunaan teknologi yang mudah dijangkau dan mendobrak sistem lama yang tidak produktif menjadi produktif. Penekanan pemberdayaan ekonomi sektor UMKM juga menjadi perhatian serius.

Tak sampai disitu, Jokowi juga kembali menyinggung perlunya penyederhanaan regulasi yang lebih menggairahkan investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan selama lima tahun ke depan.

Jokowi kembali berjanji akan memangkas regulasi yang menghambat investasi.

"Mengapa substansi dua pidato Jokowi terakhir tidak jauh berbeda, yaitu pidato tahunan pada Agustus 2019 dan pidato awal di periode keduanya kali ini?," tanya Karyono.

"Saya menangkap, Jokowi memang akan fokus kepada lima agenda strategis. Dia tidak ingin bergeser dari visi tersebut," ujar Karyono.

Kendati begitu, Jokowi yakin dengan posisi Indonesia yang masuk 5 besar ekonomi dunia, bisa menjadi modal untuk menyukseskan pembangunan di tengah melemahnya ekonomi global.

"Tentu saja optimisme tersebut dilandasi oleh visi dan misi pembangunan yang berkesinambungan dan konsisten," jelasnya.

"Faktor yang tidak kalah penting untuk mewujudkan harapan tersebut adalah kualitas dan integritas menteri dalam kabinet pemerintahan yang sesaat lagi akan diumumkan serta diperlukan stabilitas politik dan keamanan sebagai salah satu syarat untuk mewujudkan agenda pembangunan yang diharapkan," tutupnya.[dod]

Komentar Pembaca