Kenaikan Premi BPJS Kelas 3 Bikin Rakyat Kecil Kurangi Pembelian Beras

Nasional  KAMIS, 31 OKTOBER 2019 , 14:59:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kenaikan Premi BPJS Kelas 3 Bikin Rakyat Kecil Kurangi Pembelian Beras

Ilustrasi/Net

Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) mengecam keputusan Pemerintahan Joko Widodo yang ikut menaikkan premi BPJS Kesehatan kelas 3 dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.500.

Kenaikan premi BPJS Kesehatan tersebut dinilai akan makin memberatkan beban hidup wong cilik. Pasalnya, kepesertaan BPJS Kesehatan Mandiri kelas 3 didominasi oleh rakyat berpenghasilan sedang dan pas-pasan.

Sebagaimana Pasal 34 Perpres No.75 Tahun 2019 yang diteken Jokowi menyebutkan, iuran BPJS Kesehatan Mandiri kelas III dengan manfaat pelayanan di ruang kelas perawatan kelas III naik Rp16.500. Itu berarti pengeluaran rakyat kecil bertambah Rp 16.500 dikali jumlah anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK).

"Jika satu keluarga terdapat empar anggota keluarga yang tercantum dalam KK, maka dalam satu bulan rakyat kecil harus menambah pengeluarannya sebesar Rp 66.000 per bulan. Sementara yang memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih dari empat belas akan semakin besar tambahan pengeluaran yang harus dikeluarkan," kata Sekretaris Nasional Rekan Indonesia Ervan Purwanto melalui keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (31/10).

Ervan mengungkapkan, tambahan pengeluaran sebesar Rp 66.000 itu setara dengan 7,3 liter beras. Itu artinya mengurangi biaya pembelian beras untuk makan selama satu minggu.

"Bayangkan jika rakyat yang berpenghasilan pas-pasan, itu berarti harus mengurangi jatah makannya selama seminggu setiap bulannya hanya untuk membayar premi BPJS Kesehatan," ujar Ervan.

Keputusan Jokowi menaikkan premi kelas 3 dalam Pepres No.75/2019 adalah hal yang menyengsarakan rakyat kecil, dan membuktikan Jokowi tidak berpihak pada rakyat.

"Selama ini BPJS selalu membandingkan dengan harga rokok. Tapi BPJS jangan lupa kalau rakyat tidak merokok maka mati, tapi jika tidak makan seminggu apa jadinya bangsa ini," tegas Ervan.

Ervan juga menyampaikan hasil studi Rekan Indonesia terhadap dampak kenaikan BPJS Kesehatan yang dilakukan oleh Divisi Litbang Rekan Indonesia.

Berdasarkan hasil studi, ada tiga poin krusial terkait dampak kenaikan premi BPJS kelas 3. Pertama mengurangi kesejahteraan masyarakat secara langsung.

"Tadinya bisa nabung, tahu-tahu tidak bisa nabung," ucap Ervan.

Kedua, kenaikan iuran tersebut secara langsung juga akan berpengaruh terhadap inflasi. Di mana, kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan mendorong administered price atau harga yang diatur pemerintah melonjak lebih tinggi dari sebelumnya.

Ketiga, akan meningkatkan angka kemiskinan dan akan menjadi beban pemerintah daerah.

"Mereka semakin kesulitan membayar iuran. Mereka bisa turun kelas menjadi kategori miskin, iurannya kan semakin mahal. Kemiskinan makin meningkat," keluh Ervan.

Kata Ervan, jika peserta BPJS Mandiri sudah kesulitan membayar iuran, maka tidak tidak tertutup kemungkinan kepesertaannya di BPJS ditanggalkan. Capaian universal health coverage atau cakupan kesehatan semesta pun semakin menjauh dari 100 persen. Dengan demikian, target pemerintah tentang jaminan kesehatan tidak akan tercapai.

"Jika masyarakat miskin bertambah, saya yakin kewajiban pemerintah akan semakin berat. Karena pemerintah harus menyediakan berbagai jenis bantuan sosial," tutup Ervan.[dod]

Komentar Pembaca