Tak Peduli Masalah Kepemudaan, Walikota Jaksel Disoal

Ragam  SABTU, 02 NOVEMBER 2019 , 17:52:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tak Peduli Masalah Kepemudaan, Walikota Jaksel Disoal

Fitri Octarina/Ist

KNPI Jakarta Selatan mempersoalkan minimnya respon Walikota Jakarta Selatan dan jajarannya terkait masalah kepemudaan.

Minimnya respon Walikota Jakarta Selatan terlihat saat KNPI menggelar Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-91 di Lapangan Deppen Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Sabtu (2/11).

"Kegiatan yang diadakan antara lain bazar dan konser amal peduli anak yatim dan dhuafa," kata Ketua DPD KNPI Jakarta Selatan, Fitria Octarina melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (2/11).

Dalam kegiatan tersebut, KNPI memperoleh sumbangan 500 bingkisan dari Takaful asuransi keluarga yang akan dibagikan kepada anak yatim dan dhuafa dari 10 kecamatan.

"Sementara pihak Walikota Jakarta Selatan tak berkontribusi apapun," ucap aktivis yang akrab disapa Nina ini.

Nina mengaku sejak beberapa pekan sebelum kegiatan digelar, pihaknya sudah bersurat ke Bagian Umum Pemkot Jakarta Selatan untuk beraduensi dengan Walikota.

"Tapi sampai hari H, surat yang kami kirim tak memperoleh tanggapan apapun," cetus Nina.

Meski begitu, kegiatan Peringatan Sumpah Pemuda tetap berlangsung dari donasi anggota KNPI.

"Kegiatan cuma disupport Sudin Pemuda dan Olahraga yang meminjamkan tempat dan Camat Pesanggrahan yangvmenyiapkan tenda UMKM sebanyak lima buah untuk panitia," terang Nina.

"Bagaimana mau mensukseskan Jaksel jika terhadap kegiatan positif kepemudaan saja Walikota masa bodoh," tegas Nina.

Nina menilai Walikota Jakarta Selatan tak melaksanakan pemberdayaan dan pelayanan kepemudaan sesuai amanat UU Nomor 40 Tahun 2009 dan Perda DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kepemudaan.

Padahal jelas-jelas dalam Perda Kepemudaan disebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk pembinaan, pemberdayaan dan pelayanan kepemudaan.

Dimana tujuan pembangunan kepemudaan termaktub dalam Pasal 3 Perda Kepemudaan yang berbunyi 'Bahwa pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Selain itu, dalam Pasal 6 Perda Kepemudaan sangat jelas tugas dan wewenang pemerintah daerah, yaitu tugas dan wewenang pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas kepala SKPD, UKPD, dan instansi terkait sesuai fungsinya.[dod]

Komentar Pembaca