Tak Bisa Urus Duit Rakyat, Pejabat DKI Dipersilahkan Mundur

Jakarta  MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 17:12:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Tak Bisa Urus Duit Rakyat, Pejabat DKI Dipersilahkan Mundur

Munir Arsyad/Net

Tokoh Badan Musyawarah (Bamus) Betawi Munir Arsyad ikut merespon keputusan Kepala Bappeda DKI Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Edy Junaedi yang mengundurkan diri di tengah ramainya pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2020.

Munir menilai, keputusan mundur Sri Mahendra dan Edy Junaedi patut diapresiasi. Karena merupakan bentuk tanggung jawab tak mampu mengurus duit rakyat seperti yang diamanahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Sri Mahendra dan Edy Junaedi pejabat yang gentleman, mundur karena tak mampu menjalankan amanah," kata Munir di kawasan Pondok Ranggon, Jakarta Timur, Minggu (3/11).

Munir juga mempersilahkan pejabat DKI lain untuk mengundurkan diri apabila merasa tak becus mengelola anggaran.

"Silahkan pejabat lain meletakkan jabatannya kalau nggak sanggup, asal jangan Sekda Saefullah. Karena Saefullah perannya masih sangat dibutuhkan Gubernur Anies," ujar Munir.

Sebelumnya, pada Jumat (1/11) dua Kepala Dinas di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka adalah Kepala Dinas Bappeda DKI Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Edy Junaedi.

Sri Mahendra diketahui mundur dari jabatannya karena menilai dirinya kurang mampu berakselerasi dengan pembahasan APBD DKI 2020 yang masih dibahas hingga sekarang. Sedangkan Edy Junaedi mundur dari jabatannya karena alasan pribadi.

Hal tersebut disampaikan melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Chaidir. Setelah mundur dari jabatannya, Edy Junaedi diketahui akan menjadi staf di anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Diketahui, saat ini APBD DKI Jakarta 2020 masih dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dibahas di komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Dalam pembahasan KUA PPAS beberapa pos anggaran yang janggal dalam KUA-PPAS 2020 mulai dari anggaran promosi wisata di media sosial dengan menggunakan jasa lima influencer senilai Rp5 miliar, lem aibon Rp82,8 miliar hingga pengadaan pulpen sebesar Rp124 miliar yang akhirnya viral dan mendapat perhatian publik.

Atas mundurnya dua anak buahnya, Gubernur Anies akan melaksanakan lelang jabatan untuk mengisi kekosongan posisi Kepala Bappeda dan Dinas Pariwisata Kebudayaan DKI Jakarta. Ada tiga jabatan yang dilelang karena akan dilakukan pemisahan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta pada 2020.

"Bukan hanya Bappeda, juga Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, karena tahun depan dipisahkan," kata Anies di sela-sela memantau penataan PKL di area CFD Sudirman-MH Thamrin, Minggu (3/11).

Lelang jabatan itu terbuka tidak hanya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah DKI Jakarta, tetapi juga untuk seluruh ASN di luar daerah Jakarta. "Itu akan dibolehkan ASN dari luar DKI untuk mendaftar, jadi terbuka untuk semua," kata Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan lelang jabatan akan dilakukan dengan segera meski belum diketahui secara pasti tanggal pelaksanaannya.[dod]

Komentar Pembaca