William Aditya Disebut Tak Langgar Aturan Perundangan

Politik  SELASA, 05 NOVEMBER 2019 , 16:30:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

William Aditya Disebut Tak Langgar Aturan Perundangan

Ruddin Akbar Lubis/Ist

Laporan Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto terhadap Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan DPRD dinilai tidak tepat sasaran.

Pasalnya, sebagai wakil rakyat Jakarta, William sangat berhak memposting kejanggalan yang ditemukan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke akun media sosial miliknya.

Demikian disampaikan aktivis Kaukus Peduli Jakarta Ruddin Akbar Lubis alias Rudal melalui keterangan elektroniknya, Selasa (5/11).

Rudal mengatakan, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar William dalam postingan rancangan KUA-PPAS ke akun Twitternya.

"Unggahan itu juga menjadi alat kontrol atau pengawasan anggota Dewan, kok dilarang," kata Rudal.

Soal pelanggaran etika, menurut Rudal, sudah dilakukan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta, Sri Mahendra Satria Wirawan mengundurkan diri dari jabatannya.

"Kepala Bappeda merasa bertanggungjawab atas ketidakberesan kerja anak buahnya dalam penyusunan KUA-PPAS, makanya dia memilih mundur," ujar Rudal yang juga Ketua Al Washliyah Provinsi DKI Jakarta.

Diketahui, lewat akun Twitternya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengungkapkan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. PSI menemukan anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran untuk beberapa unit server dan storage seniali Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.[dod]

Komentar Pembaca