Pekan Depan, William Diperiksa Badan Kehormatan

Politik  SELASA, 05 NOVEMBER 2019 , 18:31:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pekan Depan, William Diperiksa Badan Kehormatan

William Aditya Sarana/Net

Pelaporan warga ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta terkait anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana terus bergulir. BK hari ini sudah rampung menggelar rapat untuk membahas laporan tersebut.

Wakil Ketua BK DPRD DKI Oman Rohman Rakinda mengatakan, berdasarkan hasil rapat, pihaknya akan memanggil William untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi.

Politisi PAN ini mengungkapkan, saat laporan dibahas, sempat terjadi perdebatan yang agak sengit, sehingga akhirnya disepakati untuk memanggil William guna memberi penjelasan.

"Dia akan kita panggil Senin (11/11) depan," kata Oman di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (5/11).

Sebelumnya, Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto melaporkan Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana.

William dinilai tidak pantas menyalahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) melalui unggahan di media sosialnya.

Menurut Sugiyanto, pembahasan anggaran tak hanya tugas gubernur saja.

"Karena DPRD dan Gubernur sejajar untuk hal pembahasan anggaran yang dilakukan bersama dan merupakan tugas bersama," ujar Sugiyanto kepada wartawan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11).

Sugiyanto menambahkan, William dalam menyampaikan usulan dan pendapat soal KUA-PPAS juga tidak memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatuhan sesuai kode etik DPRD.

Atas alasan itu, sambung dia, pihaknya melaporkan William Aditya Sarana ke Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya, lewat akun Twitternya, Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana mengungkapkan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mereka menemukan anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Tak hanya itu, PSI juga menemukan anggaran untuk beberapa unit server dan storage seniali Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.[dod]

Komentar Pembaca