Majelis Hakim Tunda Persidangan Perselisihan Caleg PDIP

Hukum  SELASA, 05 NOVEMBER 2019 , 20:03:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Majelis Hakim Tunda Persidangan Perselisihan Caleg PDIP

Sidang gugatan caleg PDIP/Ist

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akhirnya menggelar sidang gugatan perselisihan antara caleg terpilih dari PDI Perjuangan Welhelm Daniel Kurnala dengan DPP PDI Perjuangan, Senin kemarin (5/11).

Namun sidang perdana yang diketuai hakim Desberreni Sinaga terpaksa ditunda, karena pihak tergugat, yakni DPP PDI Perjuangan tidak hadir. Sidang ditunda hingga Selasa (14/11) mendatang.

"Karena para pihak tergugat tidak hadir, maka sidang kita tunda hingga tanggal 14 November 2019 mendatang," kata Desberreni.

Penasehat hukum Welhelm Daniel Kurnala, Franky Sahetapy menduga ada itikad tidak baik dari para tergugat dalam menyelesaikan masalah ini di depan majelis hakim.

"Buktinya tergugat tidak hadir," kata Franky.

Kuasa hukum Welhelm lainnya, Justi Engel berharap, dalam persidangan berikutnya para pihak tergugat dapat hadir.

"Hal ini penting agar klien kami segera mendapatkan kepastian hukum," ungkap Justi.

Diketahui, caleg asal PDIP dari Dapil Maluku VI bernama Welhelm Daniel Kurnala menggugat DPP PDIP melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor 620/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN Jkt.Pst 10 Oktober 2019.

Welhelm mengaku terpaksa menempuh upaya hukum karena ingin mempertahankan haknya sebagai kader PDIP yang sudah dinyatakan secara sah oleh KPU Maluku berhak duduk sebagai Anggota DPRD Provinsi Maluku.

"Saya menempuh ini demi keadilan. Karena saya mengemban amanah masyarakat yang ada di dapil saya," kata Welhelm di Jakarta, Kamis (10/10).

Jatah kursi Welhelm dipindahkan ke rekan separtainya, Benhur George Watubun berdasarkan penetapan DPP PDI Perjuangan yang didasarkan pada Keputusan Majelis Mahkamah Partai tertang­gal 16 Agustus 2019, ma­sing-masing Trimedya Pan­jaitan selaku ketua me­rangkap anggota, Djarot Saiful Hidayat, Idham Sa­mawi, Komarudin Watu­bun, Utut Adiyanto dan Sayed Muhammad Mul­yadi selaku anggota.

Putusan Mahkamah Partai itu menyusul adanya laporan yang diajukan oleh Benhur George Watu­bun terkait dengan terjadinya per­geseran, penambahan dan/atau penghilangan suara yang diperoleh pelapor khusus di Kabupaten Ma­luku Tenggara (Malra), dimana tercatat dari 1.858 suara milik pelapor hilang atau dilenyapkan 28 suara sehingga tersisa 1.830 suara.

Benhur juga melaporkan Welhelm ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas dugaan pencurian suara.

Menurut Welhelm, persoalan pencurian suara telah diputuskan oleh Bawaslu Maluku dengan menolak gugatan pihak Benhur George Watubun.

Hal ini tertuang dalam surat putusan Nomor 008/PL/PL/ADM/Prov/31.00/V/2019 yang menyatakan menolak laporan pihak Benhur. [dod]

Komentar Pembaca