PSI Perlu Banyak Belajar Dan Tak Malu Bertanya

Politik  KAMIS, 07 NOVEMBER 2019 , 19:39:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

PSI Perlu Banyak Belajar Dan Tak Malu Bertanya

Misan Samsuri/Net

Temuan anggaran yang dinilai janggal oleh politisi PSI William Aditya Sarana dalam Rancangan Komponen Biaya Kebijakan Umum Anggaran dan Platform Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 sepatutnya tidak perlu dibuat gaduh, apalagi menimbulkan disinformasi bagi masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/11).

Misan mengatakan, saat ini DPRD sedang membahas rancangan KUA-PPAS di masing-masing komisi.

"Saya ulangi, yang sekarang kita bahas itu Rancangan KUA- PPAS APBD 2020. Jadi, memang sebenarnya kita ini telat membahas APBD 2020, karena seharusnya akhir Juli KUA-PPAS sudah disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD, tapi karena anggota DPRD 2014 -2019 tidak selesai membahas, jadi beban anggota DPRD periode sekarang (2019-2024),” kata Misan.

Politisi Demokrat ini menambahkan, karena sifatnya masih rancangan, maka masih panjang tahapan yang harus dilalui sebelum APBD 2020 disahkan.

"Jadi, setelah ada kesepakatan bersama terkait Rancangan KUA-PPAS, baru Gubernur membuat surat edaran penyusunan RKA (Rancangan Kerja dan Anggaran) SKPD/UPKD, dan setelah itu barulah disusun Rancangan APBD 2020” ujar Misan.

Ia menilai, tindakan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang mengekspos anggaran pembelian lem Aibon oleh Dinas Pendidikan sebesar Rp82 miliar yang dikutip dari KUA/PPAS adalah tindakan yang terlalu terburu-buru, karena data itu masih prematur.

"Apalagi kan mereka memiliki anggota fraksi di setiap komisi? Maka, jika ada data-data yang perlu diklarifikasi silakan melakukan klarifikasi dalam rapat kerja DPRD” tegas Misan.

Misan mengingatkan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi Komisi E saat rapat kerja dengan Dinas Pendidikan, diketahui kalau selama ini dummy (komponen rincian anggaran) memang biasa digunakan untuk menginput kegiatan yang belum ada rincian komponennya agar pagu anggaran kegiatannya bisa masuk ke KUA-PPAS.

Jadi, dengan kegaduhan ini kita jadi tahu ada kelemahan dalam sistem e-Budgeting yang perlu di-upgrade. Sistemnya sudah bagus, tapi masih diinput manual dan bisa diakali. Kita maunya ke depan praktek-praktek seperti ini tidak terjadi lagi” terang Misan.

Misan meminta kepada politisi yang baru pada periode ini menjadi anggota DPRD, mau belajar dan bertanya.

"Jangan bikin kegaduhan di masyarakat. Gunakan hak kita sebagai anggota Dewan. Jika sudah klarifikasi baru kita sampaikan apa yang terjadi kepada masyarakat,” tutup Misan.[dod]

Komentar Pembaca