Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Hukum  SABTU, 09 NOVEMBER 2019 , 12:55:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Kemenag Sebut Penertiban Lahan UIII Sesuai Aturan

Lahan milik Kemenag di Cisalak/Ist

Penertiban lahan seluas 142,5 hektare milik Kementerian Agama RI di Cisalak, Cimanggis, Kota Depok berjalan lancar. Lahan tersebut akan dibangun Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Penertiban dimulai pada Kamis (7/11) hingga Rabu (12/11).

Semula lahan tersebut atas nama Departemen Penerangan (Depan) RI Cq. RRI dengan sertifikat hak pakai No. 0001/Cisalak tahun 1981. Selanjutnya penggunaan lahan tersebut dialihkan kepada Kementerian Agama RI untuk kepentingan Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan UIII dengan sertifikat hak pakai No. 0002/Cisalak atas nama Kementerian Agama RI.

Tim Hukum Kemenag, Misrad mengatakan, diatas lahan tersebut ditempati dan didirikan bangunan oleh beberapa warga, yang kemudian diberikan santunan atau kerohiman sesuai Perpres No 62 Tahun 2018 sebagai ganti atas dampak sosial dari pembangunan.

"Sebagian besar warga yang telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan santunan, sudah menerima uang santunan dan telah keluar dari lahan tersebut," kata Misrad, Sabtu (9/11).

Lebih lanjut Misrad menjelaskan, kepada warga yang tidak memenuhi syarat atau enggan untuk diverifikasi akan ditertibkan oleh Tim Terpadu. Sebelum melakukan penertiban, pihak Satpol PP Kota Depok sebagai salah satu tim terpadu telah melakukan upaya-upaya persuasif agar mereka keluar dari tanah tersebut.

"Setelah diberikan surat peringatan (SP) I, II, III akan diterbitkan penertiban oleh Tim Terpadu dengan leading sektor Satpol PP Kota Depok beserta Pemkot Depok yang dibantu oleh Polres dan Kodim Kota Depok, dilaksanakan dengan tanpa kekerasanan dan manusiawi," ujar Misrad.

Untuk warga yang mengaku mempunyai Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot, Misrad mengungkapksn, Elogendom Verponding sudah tidak berlaku lagi.

Hal itu berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang diyatakan tanah negara serentak di seluruh Indonesia.

"Disamping itu Eigdom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan putusan No. 133/Pft.G/2009/PN. Depok. Oleh karena itu Tim Terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban," tutup Misrad.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00