Warga Penghuni Lahan Kampus UIII Diimbau Bongkar Sendiri Bangunannya

Peristiwa  SENIN, 11 NOVEMBER 2019 , 21:05:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Warga Penghuni Lahan Kampus UIII Diimbau Bongkar Sendiri Bangunannya

Linda Ratna Nurdiany/Net

Tim Terpadu Penertiban Lahan Pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) mengimbau warga yang menempati lahan milik Kementerian Agama di Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok agar membongkar sendiri bangunannya.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Linda Ratna Nurdiany mengatakan, Tim Terpadu memutuskan untuk memberikan waktu kepada warga yang masih menempati lahan tersebut untuk membongkar sendiri bangunannya.

"Hari ini tadinya kami akan melakukan penertiban, hanya saja mereka (warga) ingin ada ruang dialog terlebih dahulu. Atas saran dari Kapolres (Depok) dan kuasa hukum Kemenag kami menerima ruang dialog dari mereka," kata Linda di lokasi penertiban, Senin (11/11).

Lebih lanjut Linda menjelaskan, dalam dialog bersama warga tersebut pihaknya menemukan bahwa warga yang sebelumnya menolak ketentuan dalam Perpres 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional, kini berbondong-bondong agar diakomodir seperti yang tercantum dalam Perpres tersebut.

"Kita ingin mendengar sebenarnya mengapa mereka tidak ingin ditertibkan, ternyata mereka yang dulunya tidak tunduk pada ketentuan Perpres kini ingin balik di-appraiser (dinilai) seperti teman-teman (warga terdampak) yang lainnya," terang Linda.

Namun, kata dia, penilaian sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Pasalnya proyek tersebut telah berjalan sesuai prosedur.

Warga yang sebelumnya dengan sukarela dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) pun kini telah menerima ganti uang santunan atau kerahiman. Selain itu juga dibantu untuk sewa tempat tinggal di lokasi lain.

Tim Hukum Kementerian Agama Misrad menuturkan, sebelum menggelar penertiban pihaknya telah melakukan sosialisasi sesuai standar oprasional prosedur (SOP) penertiban lahan UIII.

"Tidak ada pelanggaran HAM. Dari awal kita melalui prosedur yang baik, sesuai dengan protap dari Satpol PP, Polri dan TNI," ujar Misrad.

Untuk warga yang mengaku mempunyai Eligendom Verponding No. 448 atas nama Samuel De Meyer atau William D Groot, Misrad mengungkapksn, Elogendom Verponding sudah tidak berlaku lagi.

Hal itu berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1958, PP No 18 Tahun 1958, UU No 5 Tahun 1960, PP No. Tahun 1961 Jo. PP No. 24 Tahun 1997 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya atas tanah-tanah bekas hak barat yang diyatakan tanah negara serentak di seluruh Indonesia.

"Disamping itu Eigdom Verponding No. 448 tersebut telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum oleh Pengadilan Negeri Depok berdasarkan putusan No. 133/Pft.G/2009/PN. Depok. Oleh karena itu Tim Terpadu tidak mempunyai kewajiban hukum untuk mengakomodir atau bermusyawarah kepada warga yang menolak penertiban," tutup Misrad.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00