Pengamat Ini Prediksi APBD DKI 2020 Pakai Pergub

Jakarta  SELASA, 12 NOVEMBER 2019 , 15:21:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pengamat Ini Prediksi APBD DKI 2020 Pakai Pergub

Amir Hamzah/RMOL

Penggodokan Rancangan APBD DKI Jakarta yang dilakukan eksekutif bersama legislatif diperkirakan tak akan rampung pada 1 Desember 2019. Tenggat waktu ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam PP No 12 Tahun 2019 juga disebutkan, apabila penggodokan Rancangan APBD 2019 molor, maka Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar menerbitkan peraturan gubernur (Pergub) APBD 2020 untuk menggunakan pagu anggaran 2019.

"APBD 2020 berpotensi menggunakan Pergub dengan menggunakan pagu anggaran 2019. Tanda-tanda pembasan RAPBD molor sudah tampak nyata," kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Kondisi ini mengulang saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok memimpin Pemprov DKI Jakarta. Ahok diketahui menerbitkan Pergub APBD 2015 lantaran terjadi deadlock pembahasan APBD di DPRD DKI.

Amir mengungkapkan, salah satu indikasi penetapan APBD 2020 tak rampung dibahas adalah hingga hari ini kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020 belum juga diteken Gubernur Anies Baswedan bersama pimpinan DPRD.

"Malahan Komisi D bareng SKPD terkait belum kelar membahas Rancangan KUA-PPAS," ujar Amir.

KUA-PPAS sendiri disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang sudah dirumuskan sejak awal 2019.

Kata Amir, yang menyebabkan pembahasan APBD terlambat adalah adanya perubahan regulasi, dari PP No 58 Tahun 2015 menjadi PP No 12 Tahun 2019.

"Perubahan regulasi ini tentunya mempengaruhi kerja ASN Pemprov DKI. Apalagi PP No 12 diterbitkan saat SKPD sudah mulai menyusun RKPD," ujar Amir.

Selain itu, menurut Amir, ada beberapa aturan tambahan dalam PP No 12 Tahun 2019. Misalnya perluasan tugas dan wewenang Sekda yang awalnya cuma Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjadi Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Dalam PP No 58 Tahun 2015 cuma ada bendahara umum daerah, sedangkan PP No 12 Tahun 2019 harus ada kuasa bendahara umum daerah yang diangkat oleh gubernur. Ini pastinya memakan waktu dan prosedur," terang Amir.

Amir menambahkan, dalam PP No 12 Tahun 2019 juga disebutkan pengelolaan keuangan daerah harus menggunakan basis akutansi akrual. Sisten akutansi ini berbeda dengan model lama.

'Perubahan PP ini ikut mengubah penulisan angka, tanggal dan lain-lain," tutup Amir.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00