Jokowi Jangan Asal Tunjuk Ahok Jadi Bos BUMN

Politik  RABU, 13 NOVEMBER 2019 , 13:42:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jokowi Jangan Asal Tunjuk Ahok Jadi Bos BUMN

Basuki Tjahaja Purnama/Net

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Ranu pagi (13/11) mendatangi kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ahok mengatakan, dirinya diminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memimpin salah satu perusahaan BUMN.

Terkait hal ini, Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, tak bisa dipungkiri Ahok memang punya kedekatan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk itu pria yang biasa disapa Hensat ini mengingatkan Jokowi, sebelum benar-benar memberikan jabatan pimpinan salah satu BUMN kepada Ahok maka harus melihatnya dengan menggunakan teori kaca spion.

"Harus pake teori kaca spion lah untuk Ahok ini. Liat kebelakang untuk maju kedepan. Jangan liat belakang balik ke belakang," katanya saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (13/11).

Menurut Hensat yang juga merupakan Founder dari lembaga survei Kedai Kopi ini, kalau pun benar Ahok dipercaya sebagai salah satu bos BUMN maka agaknya posisi tersebut kurang pas.

"Mau jadi direktur BUMN? Mungkin jadi staf Erick Thohir kali. Mungkin bagian staf khusus di bidang apa lah. Saya pikir ngapain jadi direksi BUMN orang udah pernah jadi Gubernur," katanya dengan diringi tawa.

"Jadi jangan munculin sentimen masa lalu. Kan lagi enak nih jalan pemerintahan, santai. Kemudian pak Jokowi bisa fokus untuk mencapai janji politiknya. Kita kan cuma bisa mengingat saja," tandas Hensat.

Hadirnya Ahok ke Kantor BUMN dan bertemu Menteri Erick Thohir pun dengan cepat direspon publik. Bahkan ada sebagian publik yang menyatakan Jokowi akan lakukan blunder lagi jika ngotot menunjuk Ahok menjadi bos salah satu perusahaan BUMN.

Untuk mengingatkan, Ahok sendiri sempat tersandung banyak permasalahan. Diantaranya pembelian bus rusak dari RRC dan mark-up pembelian RS Sumber Waras.

Selain itu, penggusuran rumah rakyat yang dilakukan Ahok saat menjadi Gubernur DKI pun telah menjadi catatan hitam.

Maka apabila Ahok betul menjabat di BUMN, sebagian publik tersebut memprediksi akan muncul masalah baru yang tidak diperlukan.

"Kalau ditaruh jadi direksi perusahaan besar, misal Pertamina atau PLN, nanti kalau harga naik Pak Jokowi repot lagi . Orang lagi enak rekonsiliasi," tutup Hensat.[dod]

Komentar Pembaca