Bakal Ada Gelombang Aksi Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN, Pengamat: Presiden Harus Hati-hati

Polhukam  KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 , 12:46:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Bakal Ada Gelombang Aksi Penolakan Ahok Jadi Bos BUMN, Pengamat:  Presiden Harus Hati-hati

Basuki Tjahaja Purnama/Net

Rencana penunjukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu bos perusahaan BUMN menuai pro kontra.

Ada yang mendukung Ahok, namun tak sedikit yang menolak. Bagi mereka yang menolak, masa lalu Ahok yang tersandung sejumlah kasus hukum jadi penyebabnya.

Bahkan Persaudaraan Alumni (PA) 212 menolak tegas penunjukan Ahok ini. PA 212 mengancam akan bikin gelombang aksi penolakan besar-besaran jika Ahok jadi pimpinan BUMN.

Terkait hal tersebut, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio kembali mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk berpikir ulang dan harus berhati-hati.

"Dari kemarin sudah saya sampaikan, mudah-mudahan keputusan yang diambil Pak Jokowi dan Erick Thohir ini tepat. Sebab memang harus dipikirkan lagi," kata Hensat, sapaan akrab Hendri saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/11).

Menurut Hensat, ini bukanlah soal kapasitas Ahok sebagai pemimpin. Melainkan memang ada isu yang harus diselesaikan tentang Ahok yang masih mengganjal.

"Kalau secara kapasitas saya nggak masalah, kalau pun itu keputusan ya dukung juga. Tapi sebagai masyarakat ada keprihatinan. Sebenarnya ini sudah selesai belum sih masalahnya," ujar Hensat.

Founder lembaga survei Kedai Kopi ini menyatakan, saat ini ini negara sedang berusaha untuk rekonsiliasi. Pemerintahan pun sedang berjalan dengan sangat lancar.

"Maka seperti yang saya bilang kemarin, Pak Jokowi harus gunakan kaca spion. Lihat kebelakang untuk maju kedepan," tandasnya.

Ahok sendiri diduga tersandung banyak permasalahan. Selain pernah dipidana kasus penistaan agama, Ahok juga berpeluang dijerat dalam dugaan korupsi pembangunan RS Sumber Waras, Jakarta Barat.

Selain itu, ada kasus sengketa lahan Taman BMW Jakarta Utara, kasus reklamasi di pantai utara Jakarta, kasus korupsi pengadaan bus Transjakarta, dan kasus sengketa lahan di Cengkareng Jakarta Barat.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00