Datangi Kementerian ATR/BPN, 11 Warga Ngadu Soal Perampasan Lahan

Hukum  KAMIS, 14 NOVEMBER 2019 , 13:10:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Datangi Kementerian ATR/BPN, 11 Warga Ngadu Soal Perampasan Lahan

Korban perampasan lahan datangi Kementerian ART/BPN/Ist

Sejumlah warga dari berbagai daerah mengadukan nasib tanah milik mereka yang dikuasai pihak lain tanpa pernah membelinya, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sekjen Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI), Agus Muldya Natakusuma mengatakan, ada 11 warga yang mengadukan kasus perampasan tanah dengan berbagai modus yang melibatkan mafia peradilan dan oknum BPN.

Agus mengaku, tidak semua korban perampasan tanah bisa hadir langsung mengadukan nasibnya ke Kantor Pusat kementerian ATR/BPN.

Korban perampasan tanah diterima Kasubag Layanan Pengaduan dan Penyuluhan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Muhammad Sauki.

Para transmigran di Lahat, Sumatera Selatan yang tanahnya dikuasai konglomerat telah meminta bantuan FKMTI untuk menyampaikan langsung kasus perampasan tanah mereka kepada Kementerian ATR/BPN.

"Tanah transmigran yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden diabaikan oleh pihak BPN daerah yang menerbitkan SHGU di atas tanah mereka yang tidak pernah dijual. Keputusan Presiden yang diabaikan pihak BPN daerah juga terjadi di Jakarta. Tanah keluarga Jhon Pisanis di kawasan Tebet dikuasai anak perusahaan swasta ternama nasional," kata Agus, Kamis (14/11).

Warga yang tergabung dalam FKMTI pun mendukung usaha Kementerian ATR/BPN RI dan institusi lainnya dalam rangka melaksanakan perintah Presiden Jokowi dalam Ratas 3 Mei 2019 lalu soal memberantas mafia tanah yang diindikasikan sangat merugikan investor yang akan melakukan investasi di Indonesia.

FKMTI melihat bahwa usaha yang dilakukan Kementerian ATR/BPN dalam menertibkan administrasi pengelolaan tanah dan sertifikasi itu sudah luar biasa dan dengan semangat ingin membantu proses penyelesaian persoalan yang dialami berbagai kalangan di masyarakat.

"FKMTI mengajukan 11 contoh kasus yang diharapkan bisa memberikan inspirasi proses penyelesaian, karena sesungguhnya semua kasus ini terjadi di masa lalu yang telah lama berlalu. Tinggal sekarang persoalannya yang harus diselesaikan,” ucap Agus.

Dalam proses pendampingan dan investigasinya, FKMTI telah menemukan beberapa kasus yang diharapkan Pemerintahan Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin dapat menjadikannya sebagai bahan informasi awal yang dapat digunakan untuk membongkar dan membersihkan mafia tanah di Indonesia.[dod]

Komentar Pembaca