Sidang PK Sampai Tahap BAS, Terpidana Terkait Kasus Saiful Jamil Sujud Syukur

Hukum  JUM'AT, 15 NOVEMBER 2019 , 21:27:00 WIB | LAPORAN: ARI RAHMAN

Sidang PK Sampai Tahap BAS, Terpidana Terkait Kasus Saiful Jamil Sujud Syukur

Rohadi sujud syukur usai sidang keempat yang dijalaninya/ist

Mantan Panitera Pengadilan Jakarta Pusat, Rohadi, melakukan sujud syukur usai menjalani sidang Peninjauan Kembali (PK) yang telah dijalaninya untuk keempat kalinya  yang dilakoninya tanpa didampingi pengacara.  

Hal tersebut dilakukan terpidana terkait kasus Pedangdut Saiful Jamil itu, karena ia merasa lega telah menyelesaikan sidang tersebut sampai pada tahap penandatanganan Berita Acara Sidang (BAS). Rohadi menyebutkan bahwa dirinya sangat bersyukur atas apa pun hasil sidang nantinya.

"Saya bersyukur sudah melewati empat sidang ini, walaupun tanpa didampingi pengacara. Karena saya memang sudah tidak mampu untuk membayar pengacara," kata Rohadi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (15/11/19).

Ia berharap agar perjuangan mencari keadilan, dalam potret buram keadilan di Indonesia, dapat mendorong Mahkamah Agung untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya bagi dia.  

"Hasil persidangan dirangkum dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim dan selanjutnya akan diajukan kepada Mahkamah Agung dalam bentuk Berita Acara Pendapat Majelis Hakim PK," kata Rohadi menjelaskan.

Selanjutnya, di Mahkamah Agung akan dibentuk Majelis PK yang beranggotakan Majelis Hakim Agung oleh Ketua MA untuk menyidangkan perkara yang dimohonkan PK, yaitu oleh Rohadi.

"Saya yakin, fungsi pengadilan akan dilaksanakan secara maksimal berdasarkan komitmen pengadilan negeri maupun MA yang berazaskan pengadilan cepat, murah dan biaya ringan. Sehingga saya perkirakan waktunya tidak akan lama untuk mendapatkan hasil keputusan dari MA," ujar Rohadi.

Rohadi memiliki keyakinan bahwa pengajuan PK-nya yang menggunakan nofum putusan Berthanatalia no. 68 pada November 2016 yang menyebutkan dirinya sebagai penghubung pada halaman 20 dan 24 serta dirinya tidak menikmati uang sama sekali.

"Saya langsung menyerahkan uang dari Berthanatalia kepada Panitera Kepala Rina Pertiwi,  selaku Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta waktu itu untuk pembelian tiket anggota pengadilan yang mau pelesir ke Solo," urai Rohadi.

Upaya untuk meminta keadilan juga dilakukan Rohadi dengan mengirimkan surat tulis tangan kepada Presiden yang diterima Setneg pada tanggal 6 Agustus 2018.  Dan disusul lagi dengan surat terbuka kepada presiden 29 Juli 2016,  5 Maret 2019 dan 23 Mei 2019.

Sementara itu, pengamat hukum yang juga seorang pengacara, Mohammad Shaleh Gawi menyatakan, dalam kasus Rohadi tampaknya dalam suatu konstruksi hukum yang banyak melibatkan pihak, tapi ada beberapa yang memikul hukuman melebihi apa yang diperbuatnya.

"Rohadi tidak tepat jika dikenakan pasal 12 huruf a, karena dia hanya penghubung. ia tidak punya kewenangan ataupun kapasitas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lebih tepat, dikenakan Pasal 11. Orang yang menjadi otak harus mendapatkan hukuman yang lebih tinggi dibanding orang yang memiliki peran lebih rendah," papar Gawi.

Dengan mempertimbangkan keadilan hukum, fakta hukum sidang Berthanatalia harus menjadi pertimbangan utama dari Majelis Hakim untuk memutuskan perkara.

"Selain itu, hasil keputusan Tarmizi akan menjadi yurispudensi pada kasus Rohadi," pungkasnya. [rah]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00