Wakil Rakyat Ini Minta Penerapan ERP Paling Lambat Awal 2021

Jakarta  SELASA, 19 NOVEMBER 2019 , 14:41:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Wakil Rakyat Ini Minta Penerapan ERP Paling Lambat Awal 2021

Prabowo Soenirman/Net

DPRD DKI Jakarta meminta penerapan sistem electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar segera diterapkan di Ibukota. Sistem ganjil genap yang diterapkan saat ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan.

"Penerapan sistem ganjil genap saat ini tidak menyelesaikan kemacetan di Ibukota. Ini sifatnya sementara saja," kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Prabowo Soenirman, Selasa (19/11).

Untuk itu, kata Prabowo, dewan mendesak penerapan sistem jalan berbayar alias ERP di Ibukota harus segera direalisasikan.

"Dewan berharap sistem ERP bisa direalisasikan paling lambat awal tahun depan," ujar politisi Partai Gerindra ini.

Dewan, lanjut Prabowo, juga meminta Dishubtrans DKI Jakarta segera menggelar lelang ERP.

"ERP itu harus dikelola sebaik mungkin agar masyarakat bisa mengetahui kemana hasil dari retribusi yang dipergunakan," pungkas Prabowo.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menyebut seluruh ruas jalan protokol di DKI Jakarta sudah layak untuk diterapkan ERP atau jalan berbayar.

Syafrin mengatakan, uji kelayakan penerapan ERP seluruh ruas jalan itu ditinjau sesuai dengan empat aspek, yakni kecepatan, visio rasio, dilayani angkutan umum, dan lingkungan.

"Seluruh ruas jalan protokol kita sudah layak ERP ditinjau dari empat aspek yang sesuai dengan PP 32 tahun 2011 tentang rekayasa lalu lintas," ujar Syafrin saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/11).

Meski disebut seluruh ruas Jalan Jakarta telah layak diterapkan ERP, Syafrin mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun prioritas jalan mana yang nantinya diterapkan.

Ia pun tak menutup kemungkinan jika jalanan yang saat ini telah diterapkan ganjil genap akan diubah penerapannya menjadi jalanan berbayar.

"Kita akan menyusun prioritas sehingga tujuan Pak Gubernur bahwa kita menyiapkan yang berkelanjutan buat masyarakat yang ada sekarang dan anak turunan kita nanti itu harus dipenuhi aspek kinerja traffic kemudian lingkungan sosial ekonominya," kata dia.

Syafrin juga belum memastikan apakah nantinya penagihan itu akan menjadi satu ke dalam kategori Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pasti semuanya besok over all akan diatur. Ada yang nanti turunannya diatur spesifik di perda tapi ada hal-hal yang diturunkan ke pergub karena nanti misalnya hal-hal yang dinamis diatur dalam Perda tentu ngunci kita tidak bisa melakukan invoasi-inovasi sesuai dengan perkembangan," tutur Syafrin.

Adapun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menggodok penyusunan pembuatan peraturan daerah (Perda) terkait penerapan ERP atau jalan berbayar yang rencananya akan diterapkan pada tahun 2021 mendatang.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00