Ombudsman Terima Banyak Pengaduan CPNS Soal Akreditasi Kampus

Nasional  SELASA, 19 NOVEMBER 2019 , 21:06:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Ombudsman Terima Banyak Pengaduan CPNS Soal Akreditasi Kampus

Laode Ida/Net

Baru sepekan Ombudsman RI membuka pengaduan terkait CPNS 2019, sudah ada 40 pengaduan masyarakat yang masuk dalam tahap pengumuman.

Anggota Ombudsman RI, Laode Ida menjelaskan, pengaduan tersebut umumnya mengenai empat isu dominan.

"Persyaratan akreditasi yang menyulitkan dan diskriminasi, Rumpun pendidikan yang sangat spesifik dan menyulitkan," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/11).

"Selain itu pengaduan Persyaratan mengenai Surat Tanda Registrasi (STR) bagi lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM) yang seharusnya tidak perlu dan persyaratan tambahan dari instansi terkait yang menyulitkan," sambungnya.

Laode juga menyampaikan masalah akreditasi kampus sering dialami oleh calon pelamar. Banyak lulusan dari daerah terpencil di pelosok negeri yang hanya mampu mengenyam pendidikan tinggi di kampus swasta di daerahnya yang mungkin masih berupa rintisan dan belum terkareditasi.

Lulusan angkatan awal misalnya tidak dapat mengikuti seleksi CPNS, karena pada saat lulus belum terakreditasi. Namun baru beberapa bulan berjalan kampus tersebut terakreditasi.

"Lalu pertanyaan besarnya adalah, jika pemerintah masih selalu mempersyaratkan akreditasi, dimana letak keadilannya? Apakah bentuk " bentuk diskriminasi ini selalu dipelihara,” tegas Laode.

Ombudsman memahami bahwa sesuai ketentuan yang berlaku perguruan tinggi wajib akreditasi. Namun jika pada saat proses akreditasi dilakukan dan lulusan awal atau perintis ijazahnya belum terakreditasi, maka menurut Laode jangan melimpahkan akibatnya kepada lulusannya.

"Kalau seperti ini sistemnya, maka lagi-lagi masyarakat menjadi korban dan tidak mendapatkan perlakuan yang adil hanya karena syarat administrasi," jelas Laode.

Ombudsman meminta pembukaan CPNS ini harusnya dibuat untuk membuka peluang dan kesempatan secara merata dan seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa.

Justru yang seharusnya jadi patokan utama itu adalah hasil tes. Siapapun dia, darimanapun dia berasal, jika dia mampu lulus CPNS dengan nilai baik, maka persyaratan adminsitrasi yang sifatnya pelengkap bisa dibuat mudah.

"Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah yang cenderung diskriminasi dan tidak adil. Oleh karena itu, Ombudsman meminta Kementerian PAN RB, Kementerian Pendidikan, BAN PT dan BKN, memformulasikan kembali persyaratan bagi calon pelamar CPNS agar mempermudah dan memperluas kesempatan bagi seluruh putra putri bangsa secara adil dan merata, terutama terkait akreditasi,” tutupnya.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00