Jokowi Watch Cium Aroma Monopoli Proyek Di Kejagung

Hukum  RABU, 20 NOVEMBER 2019 , 05:31:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Jokowi Watch Cium Aroma Monopoli Proyek Di Kejagung

Kejaksaan Agung/Net

Jokowi Watch menyoroti proses lelang pengadaan barang di Kejaksaan Agung (Kejagung) periode 2017-2019, karena ada indikasi praktik monopoli.

Direktur Esekutif Jokowi Watch, Tigor Doris Sitorus mengharapkan Jaksa Agung ST Burhanuddin mengevaluasi pengadaan barang periode 2017-2019.

Tigor mensinyalir sejumlah proyek besar selama tiga tahun terakhir hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan yang diduga juga dikendalikan satu atau dua orang pengusaha.

Saya sedang melakukan pendalaman proses tender di Kejaksaaan Agung khususnya proyek yang berbau teknologi informasi, komputer dan server. Dari tahun 2017, proyek-proyek seperti selalu muncul di APBN Kejagung dan proses tendernya selalu dimenangkan perusahaan yang sama,” kata Tigor melalui keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).

Proyek-proyek tersebut dikuasai setidaknya lima perusahaan yang saat ini sedang kami teliti apakah dikendalikan satu orang atau lebih. Karena paket-paket pengadaan tersebut muncul di tahun anggaran 2017, 2018 dan 2019 dan pemenangnya itu hanya berputar-putar di lima perusahaan yang sedang kami identifikasi,” sambung Tigor.

Tigor mencontohkan pengadaan mobil tahanan tahun 2018 senilai Rp 80.767.087.500 dan tahun 2019 senilai Rp 99.625.537.000 dimenangkan satu perusahaan yakni PT PSP. Sama halnya dengan pengadaan komputer, laptop dan printer tahun 2018 senilai Rp 22.081.741.000 dan tahun 2019 Rp 74.757.243.000 dimenangkan satu perusahaan yakni PT MPI.

Kami menemukan sekitar lima perusahaan yang rutin memenangkan pekerjaan yang sama di Kejaksaan Agung dari tahun 2017, 2018 dan 2019. Dan saya analisa ini bukan kebetulan, tapi ada dugaan persekongkolan tender serta upaya memonopoli proyek-proyek tertentu di Kejaksaan Agung," ujar Tigor.

Karena itulah Tigor mendorong Jaksa Agung, ST Burhanuddin memberikan perhatian serius dalam pengadaan barang di lembaga yang dipimpinnya.

Sebab, Kejagung yang selama ini banyak membongkar kasus korupsi dalam pengadaan barang di lembaga lain, harus juga memberikan contoh bahwa pengadaan barang di lembaga Kejagung sendiri bebas dari praktik kotor persekongkolan tender dan monopoli proyek yang merupakan muara dari korupsi.

Kita menantang Kejagung berani atau tidak membongkar borok di dalam tubuhnya sendiri,” tegas Tigor. Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR dari PDIP Masinton Pasaribu mengaku sedang memantau enam proyek pengadaan di Kejagung yang dilakukan dengan penunjukan langsung.

"Saya sedang memantau 6 proyek pengadaan di Kejaksaan Agung RI dengan PENUNJUKAN LANGSUNG (tanpa tender) dalam jumlah besar 899,5 miliar rupiah," tulis akun Twitter @Masinton yang dikutip Selasa (19/11).

Secara terpisah, Kapuspenkum Kejagung DR Mukri mempersilahkan masyarakat mengawasi proses pengadaan barang di Kejagung.

Mukri menyebutkan selama ini proses pengadaan barang di lingkungan Kejagung sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

"Sebagaimana diketahui, pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Perpres Nomor 15 tahun 2018, Sedangkan untuk penunjukan langsung diatur dalam pasal 38 ayat 4," ujar Mukri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Selasa (19/11).

Kata Mukri, berdasarkan pasal 38 ayat 4 Perpres Nomor 16 t Tahun 2018 menyebutkan bahwa penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) dilaksanakan untuk barang atau pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu.

"Keadaan tertentu yang dimaksud sesuai pasal 38 ayat 5 huruf (b) adalah barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara meliputi intelejen, perlindungan saksi, penanganan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden, beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang jasa lainnya yang bersifat rahasia dengan ketentuan perundangan-undangan," ujar Mukri.

Selain itu, menurut Mukri, penunjukan langsung juga berdasarkan pada peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, poin ke 3.2.1 huruf a pada ayat (2) memuat hal yang sama persis dengan pasal 38 ayat 38 ayat 5 huruf (b) Perpres Nomor 16 Tahun 2018.

Sebelum proyek pengadaan itu dilakukan, Kejagung telah mengajukan permohonan rekomendasi kepada LKPP. Lembaga itu kemudian mengeluarkan dua rekomendasi tentang penunjukan langsung terhadap enam proyek pengadaan tersebut.

Dalam pengadaan barang itu Kejagung sudah mengantongi rekomendasi dari LKPP Nomor 5214/D.4.1/05/2019 perihal tanggapan dan rekomendasi Nomor 3367/D.4.1/03/2019 perihal jawaban permohonan rekomendasi.[dod[

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00