Kehadiran Ahok Di BUMN Bisa Ganggu Kinerja Pegawai

Politik  RABU, 20 NOVEMBER 2019 , 11:44:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Kehadiran Ahok Di BUMN Bisa Ganggu Kinerja Pegawai

Ahok/Net

Rencana Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi salah satu bos perusahaan BUMN menuai pro kontra.

Di tengah kontroversi wacana tersebut, foto Ahok mengenakan seragam PT Pertamina sudah beredar luas di berbagai jejaring media sosial.

Belum diketahui pasti apakah Ahok memang akan ditempatkan di BUMN itu atau tidak. Bagi mereka yang menolak, masa lalu Ahok yang tersandung sejumlah kasus hukum jadi penyebabnya.

Sebagai mantan narapidana kasus penistaan agama, Ahok dinilai memiliki catatan gelap terkait good governance dan kerap berperangai buruk.

Terkait hal tersebut, Ketua Divisi hukum Persudaraan Alumni (PA) 212 sekaligus Ketua Aliansi Anak Bangsa Damai Hari Lubis angkat bicara. "Seharusnya Ahok dan Menteri BUMN sadar akan kinerja yang akan terganggu bila Ahok tetap dijadikan komisaris atau direktur BUMN," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (20/11).

Makanya, kata Hari, negara mesti punya asumsi berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk terus membackup Ahok dari ketidaksetujuan publik terhadap dirinya.

"Hal itu berdasarkan fakta dan isu dugaan tindak pidana yang berkembang di tengah masyarakat," paparnya.

Kata Hari, mesti diingat dan dijadikan alasan atau setidaknya sebagai pesan moral, bahwa ada peran masyarakat dalam menentukan figur pemimpin.

"Masyarakat beri masukan demi kebaikan BUMN yang subtansinya adalah milik rakyat. Hanya praktiknya sebagai milik dan urusan negara melalui pemerintahan," tegasnya. Sehingga jangan juga menterinya menafikan usulan atau suara yang beredar sebagai pesan masyarakat.

"Bila Ahok benar-benar diberi jabatan, kemungkinan akan ada gelombang aksi penolakan. Kita Lihat juga apa mereka serius mengangkatnya," pungkasnya.[dod]

Komentar Pembaca