Langgar UU, Airlangga Tak Boleh Nyalon Ketum Golkar

Politik  JUM'AT, 29 NOVEMBER 2019 , 17:00:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Langgar UU, Airlangga Tak Boleh Nyalon Ketum Golkar

Massa Jaringan Masyarakat Pemantau Perilaku Pejabat Negara/RMOL

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto diharapkan tak ikut mencalonkan diri dalam bursa calon ketua umum dalam Munas Partai Golkar yang akan digelar di Jakarta pada 4-6 Desember 2019.

Sebab majunya Airlangga dinilai melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian, tepatnya pasal 23 diatur tentang larangan menteri rangkap jabatan. Lebih spesifik lagi, pasal C yang menyebutkan menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat Jaringan Masyarakat Pemantau Perilaku Pejabat Negara (JMP3N) Fandi Ahmad Sukardin saat ditemui di depan Istana Negara, Jumat (29/11).

Fandi mengaku, pihaknya sudah menyerahkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait rangkap jabatan Airlangga.

Fandi mengungkapkan, kondisi ekonomi nasional yang semakin terpuruk menunjukkan adanya indikasi kinerja Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang tidak fokus atas tanggungjawabnya.

Kata Fandi, Airlangga diduga lebih mengedepankan ambisi kepentingan politiknya untuk merebut kembali posisi sebagai Ketua Umum Partai Golkar, ketimbang membantu Presiden Jokowi menyejahterakan rakyat Indonesia.

"Hari ini kami berkirim surat ke Presiden Jokowi, tentang posisi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang diduga melanggar UU terkait rangkap jabatan menteri sekaligus Ketum Partai Golkar dan calon Ketum Partai Golkar," kata Fandi.

"Kami meminta Presiden Jokowi untuk memberikan peringatan keras kepada Airlangga Hartarto yang kinerjanya buruk, melanggar aturan dan berambisi menjadi caketum Partai Golkar, sehingga membuat semakin terpuruknya perekonomian nasional," tutup Fandi

Fandi datang ke Istana Negara bersama puluhan aktivis JMP3N. Mereka tampak membawa poster yang berisi tuntutan Presiden Jokowi mencopot Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00