Anies Diminta Ikut Selesaikan Kisruh Pelabuhan Marunda

Hukum  JUM'AT, 29 NOVEMBER 2019 , 20:31:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Anies Diminta Ikut Selesaikan Kisruh Pelabuhan Marunda

Aktivis Sinergi Kawal BUMN/RMOL

Beberapa aktivis yang tergabung dalam Sinergi Kawal BUMN mendatangi Balai Kota DKI Jakarta, Jum'at (29/11).

Sinergi Kawal BUMN meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk turut menyelesaikan kisruh di Pelabuhan Marunda, Jakarta Utara.

"Kami memohon Pak Anies turun tangan langsung menyelamatkan aset milik Pemerintah di Pelabuhan Marunda. Karena sebetulnya lahan itu hak PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) di mana 26 persen sahamnya milik Pemprov DKI Jakarta," kata Koordinator Sinergi Kawal BUMN, Abdul Rohim di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurutnya, permasalahan di Pelabuhan Marunda itu disebabkan karena konsensi lahan itu dialihkan ke PT Karya Citra Nusantara (KCN) dengan Perjanjian Konsesi Nomor HK.107/1/9/KSOP.Mrd-16, Nomor 001/KCN-KSOP/Konsesi/XI/2016 pada tanggal 29 November 2016 antara PT KCN dengan Kementerian Perhubungan cq. Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda.

"Perjanjian konsesi tersebut menghilangkan peran negara melalui perusahaan BUMN PT KBN-Persero untuk merumuskan kebijakan (beleid), termasuk melakukan pengaturan (regelen daad), melakukan pengurusan (bestuurdaad), melakukan pengelolaan (beheer daad), dan melakukan pengawasan (toezicht houden daad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," papar Rohim.

Dia menegaskan, konsesi yang dilaksanakan secara langsung selama 70 tahun berpotensi menghilangkan peran negara untuk merumuskan kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan, dan melakukan pengawasan terhadap perjanjian konsesi tersebut. Bahkan aset negara tersebut bisa hilang karena beralih penguasaan nya kepada Perusahaan Swasta PT KCN cq. PT KTU.

"Berdasarkan kajian tersebut, kami merasa miris jika aset negara sampai lepas dan dikuasai pihak lain dengan cara-cara jahat. Selain itu, berdasarkan informasi yang kami himpun, PT KCN sejak 2015 hingga saat ini lalai dalam menunaikan kewajiban terhadap Pemegang Saham dalam hal ini PT. KBN terkait setoran dividen yang tak pernah diberikan," ungkap Rohim.

Bahkan, katanya, BPKP dan auditor independen menyebutkan bahwa ada potensi kerugian negara sebesar Rp 85 triliun akibat konsesi itu. Apalagi, ungkapnya, Pemprov DKI Jakarta telah menerbitkan surat perintah bongkar atas proyek Pelabuhan Marunda itu.

"PT KCN telah melakukan pembohongan publik dengan memasang plang pada Gerbang Masuk Dermaga Marunda dengan Keterangan Proyek Strategis Nasional. Padahal, PSN (proyek strategis nasional) harus tertuang dalam Perpres. Yang kita ketahui bersama, bahwa Proyek Strategis Nasional era pemerintahan Presiden Jokowi tertuang dalam Perpres Nomor 58 tahun 2017," imbuhnya.

Sementara Juru Bicara Sinergi Kawal BUMN, Willy Kurniawan menambahkan, dengan berbagai alasan tersebut Sinergi Kawal BUMN meminta Gubernur DKI Anies Baswedan agar turun tangan langsung menyelamatkan aset milik Pemprov dalam hal ini lahan Pelabuhan Marunda.

"Harapan kami, dengan turut sertanya Bapak Gubernur DKI Jakarta, persoalan ini segera terselesaikan dengan tuntas sehingga potensi kerugian yang ditanggung PT KBN yang saham Pemprov DKI Jakarta sebesar 26 persen dapat terbantu," pungkas Willy.[dod]

Komentar Pembaca
Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

Antisipasi Banjir, DKI Keruk Sungai Dan Cek Pompa

SABTU, 19 OKTOBER 2019 , 17:21:00

Pemprov DKI Gelar Pameran Foto Ruang Ketiga Di Balai Kota
Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

Anies Meninjau Penataan PKL Di CFD

MINGGU, 03 NOVEMBER 2019 , 15:55:00