Politisi PDIP Ini Dorong Pembentukan Holding BUMD DKI

Ekonomi  RABU, 04 DESEMBER 2019 , 15:54:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Politisi PDIP Ini Dorong Pembentukan Holding BUMD DKI

Gilbert Simanjuntak/Net

DPRD DKI Jakarta menaikkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) untuk tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi Rp9,867 triliun. Padahal, hasil revisil Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020, Pemprov DKI menguranginya menjadi Rp8,037 triliun, sebelumnya Rp9,757 triliun.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak menilai, besaran PMD yang diterima BUMD tersebut diharapkan mampu menjadikan BUMD perusahaan besar dan menguntungkan.

"Saya rasa apa yang sudah diputuskan harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Para pimpinan di BUMD sekarang sudah saatnya merubah mindset dalam pengelolaan perusahaan besar," kata Gilbert di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (4/12).

'Penyertaan modal dari Pemprov DKI jangan dijadikan ladang bagi pengelola BUMD untuk cari keuntungan pribadi karena berpikir BUMD milik negara," tambahnya.

Menurut politisi PDIP ini, ke depan Gubernur DKI harus mampu memilih pemimpin BUMD yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Tidak boleh lagi ada pimpinan BUMD dipilih berdasarkan kedekatan dan KKN.

"Saya kira sudah waktunya Anies memilih para pimpinan BUMD berdasarkan kinerja mereka. Jangan dipilih atau diletakan hanya berdasarkan kedekatan dan KKN," ujar Gilbert.

Lebih lanjut Gilbert menambahkan, untuk menjadikan BUMD menyumbang devide buat PAD seharusnya pengelolaan dilakukan oleh para pelaku bisnis.

Selain itu sudah saatnya, jelas Gilbert, keberadaan BUMD harus dalam wadah yang disebut holding.

"Saat ini, BUMD sudah saatnya dipimpin oleh orang-orang yang profesional murni pengusaha. Dengan begitu, seorang yang profesional akan mengerti mana yang harus untung dan mana kegiatan itu akan rugi," jelas Gilbert.

"Pemprov DKI harus membangun holding BUMD DKI. Holding tersebut nanti di pimpinan oleh seseorang yang mampu memberikan tekanan kepada dirut-dirut BUMD untuk mendapatkan hasil dari perusahaan itu," terang Gilbert.

"Yang terjadi sekarang adalah, BUMD hanya diawasi oleh BP BUMD yang diisi oleh para ASN. Mana mungkin ada pengawasan kalau diawasi oleh mereka-mereka juga," imbuhnya.

Untuk diketahui, Pemprov DKI memberikan subsidi kepada tujuh BUMD. Subsidi yang diberikan tersebut antara lain untuk PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) sebesar Rp3,21 triliun.

Subsidi transportasi angkutan perkeretaapian MRT Jakarta untuk PT MRT Jakarta Rp672 miliar dan subsidi transportasi angkutan perkeretaan LRT Jakarta untuk PT Jakarta Propertindo Rp327 miliar.[dod]

Komentar Pembaca
Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

Edhy Prabowo Kunjungi Rachmawati Soekarnoputri

JUM'AT, 14 FEBRUARI 2020 , 10:50:00

Penyuluhan Corona Di CFD

Penyuluhan Corona Di CFD

MINGGU, 08 MARET 2020 , 08:59:00

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

Cek Suhu Tubuh PNS Pemprov DKI Jakarta

RABU, 04 MARET 2020 , 10:02:00