Rajin Lapor Mendagri, Taufik Tak Masalah Pengesahan APBD Telat

Politik  RABU, 04 DESEMBER 2019 , 21:28:00 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rajin Lapor Mendagri, Taufik Tak Masalah Pengesahan APBD Telat

Mohamad Taufik/Net

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik tak mempersoalkan terlambatnya pembahasan APBD DKI Jakarta 2020.

Padahal, seharusnya dokumen angaran tersebut diserahkan paling telat ke Kemendagri pada 30 November 2019.

Sementara hari ini, Rabu (3/12), DPRD DKI bersama Pemprov DKI masih sibuk merampungkan dokumen anggaran tersebut.

"Ya nggak apa-apa (telat). Itu kan ketentuan waktu yang tanggal 30 (November). Tapi kan masih ada pertimbangan karena sesuatu hal dan saya kira ujungnya di 31 Desember," kata Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta.

Taufik menambahkan, sejauh ini DPRD DKI selalu berkomunikasi dengan Kemendagri. Bahkan setelah rapat paripurna hari ini dirinya akan langsung melaporkannya kepada Mendagri Tito Karnavian.

"Panjang waktu, pendek waktu, belum tentu menentukan hasilnya berkualitas. Tapi saya kira perdebatan dalam pembahasan itu ukurannya. Kemarin KUA-PPAS sangat terbuka pembahasannya," pungkas Taufik.

Kemendagri memang memberi perpanjangan waktu DKI Jakarta untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan APBD 2020 sebelum tanggal 31 Desember 2019.

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Syarifuddin mengatakan, pembahasan tersebut harus dituntaskan sebelum pelaksanaan anggaran pada tahun yang baru dimulai yakni 1 Januari 2020.

Jika DPRD DKI Jakarta dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum menyelesaikan pembahasan anggaran sebelum tenggat waktu tersebut, akan dikenakan sanksi berupa ditundanya pembayaran gaji selama enam bulan.

Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 312 ayat 2 yang berbunyi "DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan".

Selain Jakarta, ada 10 provinsi lainnya yang juga belum menyelesaikan pembahasan APBD 2020. Sedangkan yang telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 23 provinsi.

Diketahui, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 sebesar Rp 87,95 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan RAPBD DKI 2020 dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/12).

Sementara pada 11 Desember 2019, DPRD DKI baru akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan raperda tentang APBD 2020.[dod]

Komentar Pembaca