Tuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pemerintah Harus Bentuk Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Polhukam  JUM'AT, 06 DESEMBER 2019 , 09:50:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemerintah Harus Bentuk Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Diskusi pelanggaran HAM berat masa lalu/Ist

Persoalan pelanggaran berat HAM masa lalu senyatanya belum rampung hingga detik ini. Bahkan terkesan tak terurus.

Demikian disampaikan Komisioner Komnas HAM Amirudin Al Rahab Komisioner Komnas HAM saat diskusi bertajuk "Pelanggaran HAM Berat di Masa Lalu" yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Kamis (5/12).

"Padahal penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan amanah konstitusi yang harus dilaksanakan," kata Amirudin.

Menurut Amirudin, keberadaan Komnas HAM sebagai institusi yang menangani masalah pelanggaran HAM, kenyataannya banyak mengalami kendala. Diantaranya mengenai masalah korban, data pendukung dan sebagainya.

"Dalam UU HAM, Komnas HAM punya kewenangan sebagai penyidik masalah pelanggaran HAM, namun realitasnya hasil akhir penyelesaian berbagai kasus di masa lalu, tergantung pada goodwil dari Pemerintah dan hasil pengadilan HAM," ujar Amirudin.

Amirudin menambahkan, Komnas HAM menyambut baik wacana yang dilontarkan Menkopolhukam Mahfud MD terkait rencana pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu.

"Sebenarnya soal UU tentang KKR ini sudah terbentuk tahun 2006, namun UU tersebut dianulir Mahkamah Konstitusi. Sehingga berimplikasi mandeknya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu," terang Amirudin.

Hal senada disampaikan Ketua Forum Silahturahmi Anak Bangsa (FSAB) Suryo Susilo.

Dalam diskusi tersebut, Suryo memaparkan bahwa penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak semuanya dapat dituntaskan melalui Pengadilan HAM, melainkan juga bisa melalui cara diluar pengadilan.

Menurut Susilo, Indonesia memiliki beberapa contoh cara menyelesaikan konflik dengan landasan musyawarah, yang merupakan kearifan lokal. Antara kain pela gandong di Maluku dan bakar batu di Papua.

"Tidak harus meniru cara negara lain, yang konteks dan budayanya berbeda. Cara penyelesaiaan pelanggaran HAM berat di negara lain dapat dijadikan referensi, tapi perlu juga menggali cara penyelesaian dari kearifan lokal yang kita miliki," kata Susilo.

"Kalau pemerintah bermaksud membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, sebagai wadah musyawarah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu tentu baik, tetapi harus tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945," papar Susilo.

Susilo mengungkapkan, sebelum Hak Asasi Manusia dideklarasikan PBB tahun 1948, Indonesia telah memiliki Pancasila pada tahun 1945, khususnya sila kedua Pancasila.

"Sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab tidak bersifat individualis yang hanya mengedepankan hak asasi manusia, melainkan juga kewajiban manusia sebagai makhluk sosial," tutup Susilo.[dod]

Komentar Pembaca