DPRD Sebut Perekrutan Anggota FKDM DKI Liar

Polhukam  JUM'AT, 06 DESEMBER 2019 , 13:04:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

DPRD Sebut Perekrutan Anggota FKDM DKI Liar

Mohamad Taufik/Panji Satria

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri dinilai telah mengeluarkan kebijakan ugal-ugalan dalam hal perekrutan anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) periode 2019-2022.

Demikian penegasan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (6/12).

"Perekturan anggota FKDM DKI Jakarta saya anggap liar, karena nggak ada payung hukum Pergub yang diteken Gubernur Anies Baswedan," kata Taufik.

Karena itulah Taufik mendesak perekrutan anggota FKDM DKI Jakarta yang dibuka hingga 13 Desember 2019 dihentikan.

"Kalau sudah terbit Pergub, pendaftaran baru boleh dibuka," tegas Taufik.

Taufik mengungkapkan, apabila Badan Kesbangpol nekat melanjutkan tahapan rekrutmen, maka pihaknya tak segan-segan mencoret anggaran FKDM dalam APBD DKI 2020.

"Anggaran FKDM kita coret kalau perekrutan tanpa payung hukum Pergub," tukas Taufik.

Taufik menjelaskan, FKDM yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 harus memiliki turunan aturannya dalam bentuk Pergub seperti era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Taufik mengaku telah menginstruksikan Komisi A DPRD DKI memanggil Kesbangpol untuk membahas persoalan rekrutmen ini.

Karena, menurutnya, hal tersebut sangat penting, mengingat tugas FKDM mesti dijalankan oleh mereka yang memiliki kemampuan khusus di bidang intelejen.

"Tidak boleh rekrutmen anggota Kesbangpol disamakan dengan rekrutmen karyawan swasta. Rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan masalah latar belakang anggota dan pengalaman mereka mengenai kerja-kerja intelejen dan calon anggota harus orang yang memahami kondisi wilayah Jakarta secara baik," pungkas Taufik.[dod]

Komentar Pembaca