Karta: Jangan Kirim Kader Ke Kabinet Jokowi Kalau Dibebani Mahar Rp 500 M

Politik  JUM'AT, 06 DESEMBER 2019 , 13:49:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Karta: Jangan Kirim Kader Ke Kabinet Jokowi Kalau Dibebani Mahar Rp 500 M

Muara Karta/Ist

Praktisi hukum senior Muara Karta mendukung pernyataan Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta Humphrey Djemat yang meminta parpol tak usah mengirimkan kadernya masuk dalam Kabinet Indonesia Maju apabila dibebani mahar Rp 500 miliar.

"Sebaiknya nggak usah ada kader parpol masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf kalau harus setor ke parpol Rp 500 miliar atau lebih," kata Karta saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (6/12).

Karta menilai, rumor mahar menteri ini pastinya mencoreng semangat independensi atau hak prerogatif Presiden Jokowi dalam memilih jajaran kabinetnya.

Apabila ditelaah lebih jauh, kemungkinan terkait mahar menteri ini bisa jadi benar adanya. Karena dengan begitu banyaknya alternatif nama yang bisa menduduki pos Kebinet Indonesia Maju, endorse dari parpol pendukung koalisi tentu diperlukan.

Siapa saja yang dianggap layak menduduki kursi menteri sedikit banyak akan melibatkan parpol.

"Dari sinilah potensi mahar menteri itu ada," ujar Karta yang juga Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri TNI Angkatan Udara ini.

Diketahui, Humphrey Djemat menyampaikan pernyataan menggegerkan dalam diskusi yang mengusung tema ”Evaluasi Pilkada” di Kantor Formappi, Jakarta Timur pada Minggu (24/11) lalu.

Humphrey menyebut ada calon menteri yang diwajibkan partai politik untuk menyetor uang Rp500 miliar, setelah duduk di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Sayangnya, Humphrey enggan menyebutkan partai mana yang dimaksud.

Saya sudah mendengar dari calon menteri yang sebenarnya itu pilihan dari Jokowi. Dia mau di-endorse partai politik tertentu, dia tidak harus kasih uang untuk itu. Tapi harus ada komitmen selama dia jadi menteri, dia harus bisa mengkontribusi Rp500 miliar,” kata Humphrey.

Sebelumnya, Humphrey menanggapi tantangan yang ditujukan kepadanya. Ia ditantang mengungkapkan nama calon menteri yang dipalak Rp 500 milliar oleh partai politik.

"Saya itu kan lawyer, kalau disebut namanya pun juga yang terjadi adalah kehebohan, ada penolakan-penolakan."

"Saya bukannya takut," ujar Humphrey dalam diskusi Reformasi Dikorupsi vs Reformasi Partai, di Kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Jumat (29/11).

Humphrey menegaskan, tak ada manfaat menanggapi tantangan tersebut, apalagi mengabulkan permintaan untuk mengungkap nama calon menteri tersebut.

Baginya, respons yang datang secara bertubi-tubi dari masyarakat ini merupakan percikan, yang seharusnya menjadi perhatian bagi Presiden Jokowi.[dod]

Komentar Pembaca