Perekrutan PJLP, Surat Edaran Sekda Saefullah Dicuekin SKPD

Jakarta  JUM'AT, 06 DESEMBER 2019 , 17:11:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Perekrutan PJLP, Surat Edaran Sekda Saefullah Dicuekin SKPD

M Syaiful Jihad/Ist

Akhir-akhir ini sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sedang disibukan dengan pendaftaran pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang jumlahnya mencapai 125 ribu orang.

Namun sayangnya dalam pendaftaran PJLP tersebut, sejumlah pimpinan SKPD tak menaati Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Saefullah.

Surat Edaran Nomor 85/SE/2019 tertanggal 29 November 2019 antara lain menginstruksikan SKPD tak perlu lagi meminta para PJLP yang mendaftar ulang menyertakan SKCK, surat keterangan bebas narkoba dan tes lainnya.

"Dalam Surat Edaran Sekda, PJLP lama agar pendaftarannya dipermudah dengan tidak lagi diminta persyaratan administratif tahunan seperti selama ini terjadi," kata Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS) M Syaiful Jihad kepada Kantor Berita Politik RMOLJakarta, Jumat (6/12).

Namun faktanya, lanjut Syaiful, Surat Edaran Sekda tersebut dianggap angin lalu oleh sejumlah pimpinan SKPD. Karena mereka tetap meminta PJLP yang mendaftar kembali untuk menyertakan syarat administratif lainnya.

"JPS banyak menerima pengaduan dari PJLP lama yang dipaksa menyertakan syarat administratif bila ingin tetap bekerja," ujar Syaiful.

Menurut Syaiful, apabila masalah pendaftaran PJLP ini tak tertangani dengan baik, maka berpotensi 'meledak' yang ujung-ujungnya menggembosi citra Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Karenanya, Syaiful mendorong SKPD agar mengindahkan Surat Edaran Sekda tersebut dengan meralat pengumuman dan menyesuaikannya.

"JPS berharap pengadaan PJLP tahun 2020 tidak dipolitisir dan menjadi masalah baru mengingat jumlah PJLP yang jumlahnya sekitar 125 ribu orang," tutup Syaiful.

Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta menyetujui langkah Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta untuk mempertahankan 125 ribu PJLP pada tahun 2020.

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dany Anwar mengatakan, selama PJLP melaksanakan tugasnya dengan baik, dewan merekomendasikan untuk mempermudah agar PJLP tidak lagi diminta persyaratakan administratif tahunan seperti selama ini terjadi.

"Agar PJLP ini setiap tahunnya tidak perlu lagi mereka mengurus surat kelakuan baik atau keterangan bebas narkoba. Kecuali, memang di antara mereka ada yang dicurigai atau tidak baik," ujar Dany.

Sementara itu, Kepala BKD DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, jumlah PJLP di DKI Jakarta saat ini tercatat sebanyak 125 ribu orang, terdiri dari kontrak individu dan pegawai honorer K2 yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Pegawai K2 mencapai 11.250 sisanya campuran ada PPSU, kontrak individu, semua tersebar di SKPD," ungkap Chaidir.

Ia menambahkan, meski tidak ada pengurangan dari sisi jumlah, namun perlu ada evaluasi dari kinerja PJLP. Kalau kinerjanya tidak baik bisa diganti, termasuk bagi yang mengundurkan diri, atau meninggal dunia.

"Untuk penilaian atau pemberhentian kerja prosesnya harus sesuai dengan SOP yakni, diberikan pembinaan secara internal, kemudian pemberian surat peringatan (SP)," tandas Chaidir.[dod]

Komentar Pembaca