Dituduh Langgar UU ASN Soal Lelang Jabatan, Ini Klarifikasi BKD

Jakarta  SELASA, 10 DESEMBER 2019 , 13:45:00 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Dituduh Langgar UU ASN Soal Lelang Jabatan, Ini Klarifikasi BKD

Chaidir/Net

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta memastikan lelang jabatan 12 pejabat tinggi pratama dan pejabat tinggi madya yang dibuka sejak 12 November lalu sudah sesuai prosedur.

Kepala BKD DKI Jakarta Chaidir menegaskan, pihaknya tak melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Pasalnya, pejabat yang jabatannya saat ini masih terisi, yakni jabatan kepala Biro Umum, wakil kepala BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah), dan Biro Tapem (Tata Pemerintahan), telah menandatangani surat pernyataan siap diganti kapan saja karena ingin kembali ke jabatan fungsional Widyaiswara (WI).

"Benar (ketiga jabatan itu masih terisi), tapi pejabatnya sudah membuat pernyataan permintaan sendiri untuk kembali ke WI," kata Chaidir melalui keterangan elektroniknya, Selasa (10/12).

Chaidir juga mengaku sudah melapor ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) sebelum lelang jabatan dilakukan.

Menurutnya, KASN telah mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan seleksi terbuka.

"Jadi, tak ada peraturan yang dilanggar. Ketentuannya, sejauh pejabat definitif membuat pernyataan dan tidak keberatan (untuk diganti), hal ini di perbolehkan. Kecuali pejabat definitive berkeberatan, maka hal tersebut yang melanggar ketentuan," ujar Chaidir.

Chaidir mengungkapkan, ketiga pejabat itu pun sudah membuat pernyataan tidak berkeberatan jabatannya dilakukan seleksi terbuka.

Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah mengatakan, seleksi terbuka yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk pengisian jabatan tinggi pratama (eselon II) dicurigai memiliki tujuan tersembunyi.

Pasalnya, seleksi yang dilakukan sejak 12 November 2019 lalu ternyata tak hanya melelang jabatan yang saat ini kosong, namun juga melelang jabatan yang masih terisi.

"Sedikitnya ada tiga jabatan yang masih terisi yang ikut dilelang, yakni jabatan kepala Biro Umum, wakil kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah), dan Biro Tapem (Tata Pemerintahan)," kata Amir Hamzah di Jakarta, Selasa (10/12).

Amir menilai, pelelangan jabatan yang masih terisi ini melanggar UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Menurut Amir, kedua aturan perundang-undangan ini mengatur bahwa seleksi jabatan tinggi dilakukan kalau ada jabatan lowong.

Pasal 116 ayat (1) UU Nomor 5 menyatakan: "Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur, red) dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak lagi mermenuhi syarat jabatan yang ditentukan".

Sementara Pasal 116 ayat (2) UU Nomor 5 menyatakan: "Penggantian Pejabat Tinggi Utama dan Madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah setelah mendapat persetujuan presiden".

Mengacu pada kedua ayat pada pasal 116 tersebut, Amir mempertanyakan motivasi Pemprov DKI Jakarta melelang jabatan yang masih terisi? Apakah alasan penggantiannya? Dan apakah sudah mendapat persetujuan presiden?

Amir mengingatkan, sesuai UU Nomor 5, maka ketika jabatan kepala Biro Umum, wakil kepala BKD dan Biro Tapem akan dilelang, maka pejabatnya harus diberhentikan dulu, sehingga jabatan itu kosong.

Kemudian barulah dibentuk Pansel (panitia seleksi), dan melakukan seleksi. Bukan sebaliknya, jabatan masih terisi, namun Pansel sudah dibentuk dan seleksi langsung dilakukan.

"Saya rasa ini harus menjadi perhatian Gubernur Anies Baswedan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, untuk mengontrol anak buahnya dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Kalau hal seperti ini terus dibiarkan, suasana di lingkungan Pemprov DKI tidak akan menjadi kondusif, karena pejabat akan selalu dihantui ketakutan kalau sewaktu-waktu dirinya akan dimutasi tanpa prosedur yang benar," papar Amir.

Amir mencurigai ada kelompok tertentu di DKI yang sengaja memanfaatkan kebijakan mutasi, rotasi, promosi dan demosi yang digulirkan Gubernur untuk kepentingan dirinya sendiri dan kelompoknya.[dod]

Komentar Pembaca